Dinilai Hanya Umbar Janji, Gamhas Tuntut Pemkot Ternate Serius Tangani Krisis Air Bersih

Puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) kembali mendatangi Kantor Wali Kota Ternate, Kamis, 13 November 2025. Mereka menuntut Pemerintah Kota Ternate segera merealisasi janji pemerataan distribusi air bersih yang hingga kini belum dirasakan warga di sejumlah kelurahan.

M. Rivai Yakub, koordinator aksi mengatakan, Pemerintah Kota Ternate dan Perumda Ake Gaale tidak serius menyelesaikan masalah air bersih.

“Pemkot Ternate tidak serius menangani air bersih di Kota Ternate. Padahal itu kebutuhan utama,” kata Rivai kepada di depan kantor wali kota tepat di titik nol Kota Ternate, Kamis tadi.

Rivai mencotohkan, warga di RT 1 Kelurahan Sasa, Ternate Selatan, masih kesulitan air bersih. Air tidak mengalir 24 jam, sementara biaya pemasangan jaringan air mencapai Rp2-3 juta. Hal serupa terjadi di RT 7 Foramadiahi, di mana dari 40 rumah hanya 30 yang mendapat pasokan air–itu pun hanya beberapa jam per hari. Sepuluh rumah lainnya tidak mendapat air sama sekali, namun tetap diwajibkan membayar tagihan bulanan.

Di RT 13 Kelurahan Tabona, ada 32 rumah yang sama sekali belum tersambung jaringan air bersih. Padahal, kata Rivai, syarat administrasi minimal 10 kepala keluarga sudah terpenuhi.

Di Kelurahan Tubo, kondisi lebih buruk. Jalan rusak dan pipa belum terpasang. Warga terpaksa membeli air tangki seharga Rp70 ribu per profil atau menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Baskara Hi. Abudllah, Komite Gamhas, menyebut ketidakmerataan distribusi air bersih sebagai bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Saya Air, yang menegaskan negara wajib menjamin hak rakyat atas air bersih sebagai kebutuhan dasar.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 juga mengatur penyediaan hydrant umum dan kerja sama lintas instansi seperti BWS, PUPR, dan PLN untuk menjamin distribusi air bersih sesuai standar kesehatan.

“Pemkot Ternate hanya memberikan janji. Mereka harus melakukan kinerja di lapangan dan pendistribusian air di kota Ternate secara merata,” jelas Baskara.