APBD Tidore 2026 Turun, Pemkot Tetap Prioritaskan Pelayanan Dasar dan Kemandirian Fiskal

Pemerintah Kota Tidore berkomitmen menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah.

Penyusunan APBD ini diharapkan mampu memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 beserta nota keuangannya. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore, Senin, 24 November 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas belanja daerah, efisiensi program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan aset daerah.

“Meskipun terjadi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dari pemerintah pusat, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terjaga, dan pembangunan prioritas daerah dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Pada aspek belanja, Pemerintah Daerah tetap memprioritaskan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah kepulauan, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penanganan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sementara itu, dalam RAPBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp796.196.283.374.

“Target pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 25,56 persen atau sekitar Rp273.344.854 dari APBD Tahun 2025,” jelasnya.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp72.367.302.374, pendapatan transfer Rp716.962.770.000, pendapatan lain-lain yang sah Rp6.866.904.000.

Adapun Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp969.125.988.713, atau turun 16,60 persen dari Belanja Tahun Anggaran 2025.

Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi di angka Rp755.162.303.627, belanja modal Rp99.920.722.000, belanja tidak terduga Rp7.000.000.000, dan belanja transfer/bantuan keuangan sebesar Rp87.870.972.900.