Daftar SKPD Tajir di Pemprov Maluku Utara Tahun 2026

Sebanyak 4.191 Rencana Umum Pengadaan atau RUP dengan total anggaran lebih dari Rp1,74 triliun, melekat ke 95 satuan kerja (Satker) di Pemerintahan Provinsi Maluku Utara tahun 2026.

Sebagian besar dari jumlah tersebut, sekitar Rp560,14 miliarnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR, kemudian Rp256,20 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Rp184,02 miliar di RSUD Chasan Boesoerie Ternate.

Tiga dari 95 Satker yang terdaftar di dalam laman INAPROC SPSE itu, sudah menelan kurang lebih 57,27 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Proyek dengan anggaran terbesar di PUPR adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Ekor – SP4 Kobe, senilai Rp60,05 miliar. Jika ditambah dengan anggaran perencanaan dan pengawasan proyek jalan yang dikenal dengan nama Trans Kieraha ini, serta Pelaksanaan Tata Batas Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuknya, maka nilainya Rp62,75 miliar.

Jumlah tersebut, hampir 14 kali lebih banyak ketimbang total alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak – yang dianggarkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun Unit Pembantuan Tugas dinasnya.

Selanjutnya ada Dikbud. Cuma 14,66 persen dari total anggaran Pemprov Malut yang mengarah ke intansi yang menjawat urusan lembaga-lembaga  pendidikan dan kebudayaan ini. Dari situ, sekitar 72,22 persen dari total anggarannya dipakai untuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.

Kemudian RSUD Chasan Boesoerie Ternate. Tiga dari 25 paket teratas di rumah sakit ini, meliputi Belanja Pegawai BLUD Rp63,41 miliar, Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp54,22 miliar dan Pembangunan Gedung Poliklinik Rp50 miliar. Ketiganya sudah menelan 91,10 persen anggaran untuk RSUD itu.