Ankam Soroti Pengelolaan Sampah Partisipatif di Ternate yang Belum Optimal

Komunitas Anak Muda Sadar Sampah (Ankam) melayangkan kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terkait implementasi program pengelolaan sampah berbasis partisipasi di tingkat kelurahan yang dinilai belum berjalan optimal. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab utama.

Gunawan, Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Ankam, menjelaskan program tersebut sebenarnya telah digagas sejak periode pertama kepemimpinan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. Secara konsep, program ini dinilai tepat karena menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah di kota.

Namun demikian, Gunawan menegaskan konsep yang baik harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sistem yang jelas. “Secara konsep program ini bagus. Tapi tanpa perencanaan yang matang dan sistem yang jelas, justru bisa menjadi masalah baru bagi pemerintah,” ujarnya kepada Kadera.id, Selasa, 14 April 2026.

Ia juga menyoroti persoalan dalam sistem penarikan retribusi sampah yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Terdapat tumpang tindih tanggung jawab antara RT dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang berpotensi memicu persoalan baru jika tidak segera ditata dengan baik.

Selain itu, Ankam mencatat persoalan infrastruktur, khususnya terkait fasilitas trans depo sampah di Kelurahan Jambula-Taduma yang masih bergantung pada trans depo Ternate Selatan. Sementara itu, rencana pembangunan fasilitas yang lebih layak di Kelurahan Kastela hingga kini belum terealisasi.

Gunawan juga mengkritisi lemahnya sosialisasi, edukasi, serta regulasi teknis yang seharusnya diatur melalui peraturan wali kota (Perwali). Ia menilai, lemahnya pengawasan dari pihak terkait membuat aturan yang ada belum berjalan efektif di lapangan. “Akibatnya, aturan hanya sebatas dokumen tanpa implementasi yang kuat,” katanya.

Ankam berharap Pemkot Ternate segera melakukan pembenahan, mulai dari aspek perencanaan, penguatan regulasi, hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, program pengelolaan sampah berbasis partisipatif dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tak hanya mengkritik, Ankam juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Mereka siap terlibat baik dalam aspek teknis pelaksanaan maupun kegiatan sosialisasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Musli Mohammad, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. “Nanti ada waktu baru diskusi. Saya masih di DPRD,” ujarnya singkat.