Menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai berdampak pada ruang fiskal Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini membuat DPRD Kota Tidore Kepulauan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.

Ade Kama, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, mengatakan setiap tahun pemerintah daerah telah menetapkan target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realisasi pendapatan di lapangan dinilai masih belum sesuai harapan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh OPD agar meningkatkan kinerja dan tidak lagi bekerja secara biasa-biasa saja.

“Target pendapatan sudah jelas setiap tahun ditetapkan, tetapi realisasinya masih belum optimal. Dalam situasi TKD yang terus menurun, OPD harus lebih aktif dan kreatif menggali potensi PAD,” ujar Ade Kama, Selasa, 13 Mei 2026.

Ia menambahkan, tekanan fiskal yang dihadapi daerah saat ini harus menjadi momentum perubahan pola kerja birokrasi, dari yang sekadar administratif menjadi lebih produktif dan berorientasi pada hasil.

Ade Kama juga meminta setiap OPD mampu memetakan potensi pendapatan di masing-masing sektor. Dengan begitu, sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain mendorong optimalisasi PAD, DPRD Kota Tidore Kepulauan juga berencana melakukan lobi ke pemerintah pusat guna memperjuangkan tambahan dukungan fiskal bagi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Ade Kama, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keuangan daerah ke depan, agar program pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.