Teriakan kebakaran terdengar dari arah operator ekskavator mengagetkan Ati Arifu (42) dan empat rekannya. Saat itu, mereka sedang mengais barang rongsokan di tempat pemrosesan akhir (TPA) Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, pada Sabtu siang, 3 Oktober 2026, sekitar pukul 13.00 WIT.
Saat mendongak dan menoleh ke arah utara, asap sudah mengepul ke udara, membuat mereka panik dan lekas keluar dari atas gundukkan sampah. Barang rongsokan yang terisi di dalam karung ditinggalkan dan bergegas menuju lokasi los sortir masing-masing—tepat berhadapan dengan pos jaga petugas di TPA.
Bagi pekerja pemilah sampah, kebakaran TPA bukan persoalan sederhana. Karena mereka paling depan merasakan dampaknya. Di tengah situasi semacam ini, kebakaran merenggut sumber penghidupan dan menghadapi ancaman kesehatan. Kebutuhan rumah tangga tak pernah berhenti, dan uang yang sebelumnya disisipkan untuk tabungan, terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan sebagian kebutuhan harus diirit.
Namun, mereka kerap diabaikan dalam pendataan pekerja terdampak. Kelompok ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan kesehatan, kepastian upah, jaminan kehilangan pekerjaan maupun perlindungan hukum dan sosial.
Status kerja tidak jelas membuat mereka sulit memperjuangkan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal, mereka berisiko menghadapi benda tajam, limbah berbahaya, debu, asap, hingga potensi paparan asap zat beracun dari sampah yang terbakar, tapi kerap luput dari perhatian kebijakan.
Di TPA ini, ada 31 pekerja pemilah sampah (pemulung) yang menggantungkan nasib dengan mengais nafkah dalam kondisi yang cukup rentan. Sebanyak 18 di antaranya adalah perempuan, sementara lima orang lainnya laki-laki. Kontribusi mereka cukup besar dalam pemilahan dan pengurangan sampah di TPA, baik plastik, botol bekas, kardus, logam, dan barang-barang lain yang memiliki nilai. Dalam sehari, mereka bisa mendapat 5 sampai 10 karung barang rongsokan.
Proses penjualannya dilakukan selama 2 sampai 3 bulan sekali, dengan pendapatan Rp1-3 juta—tergantung pada jumlah barangnya. Harga perkilogramnya pun bervariasi. Untuk botol plastik bekas Rp2 ribu per kilogram, kaleng susu bekas Rp1.500 per kg, dan untuk besi Rp2 ribu per kilogram.
Dari pekerjaan yang ini Ati memperoleh penghasilan untuk membeli beras, membiayai sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga menopang kehidupan keluarga. Namun saat kebakaran, para pekerja pemilah sampah tak dapat berbuat banyak.
Mereka tak memangkas jam kerja, namun sebagian pemilah sampak tak beraktivitas mengais sampah. Sebagian memilih berdiam di rumah, sebagian lainnya, tetap mondar-mandir dari rumahnya ke TPA.
“Ini baru pertama kali selama saya kerja di sini. Menghilangkan sumber pendapatan para pekerja di sini,” kata Ati kepada reporter Kadera.id, saat ditemui di TPA Buku Deru-Deru, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ati mengaku puluhan karung barang rongsokan miliknya turut hangus. Meski begitu, mayoritas barang rongsokan yang ia punya berhasil dijual ke pengepul di Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan, beberapa hari sebelum kebakaran terjadi. Ia menyewa mobil truk dan diangkut ke gudang pengepul. Dua kali angkut ongkosnya Rp100 ribu.
“Yang ada angus [terbakar] sekitar 30 karung (berisi barang rongsokan yang dikumpul selama beberapa hari sebelum kebakaran). Tong [kita] bataria [berteriak] menangis kasihan,” ucapnya.
Meski tak mengais sampah, Ati setiap hari mondar-mandir dari Sulamadaha ke TPA hanya untuk memastikan sejumlah barang rongsokan di depan los kerja tetap aman dari percikan api. Kebutuhan rumah tangga selama kebakaran keluarga Ati hanya bergantung pada uang tabungan hasil mengais barang rongsokan di TPA.
“Pekerjaan di rumah semakin berat. Kalau di rumah suami tara [tidak] bantu. Mama saja yang selalu bantu. Saya kamari di TPA lihat keadaan (barang rongsokan) di sini (TPA).
Pengalaman serupa pun dialami Sumiati (39), perempuan pekerja pemilah sampah asal Sulamadaha. Selama 20 tahun bekerja, baru kali ini kebakaran hebat di TPA Buku Deru-Deru. Barang rongsokan miliknya terbakar sekitar 50 sampai 60 karung, yang membuatnya ikut menanggung rugi.
“Tong mau menyesal, manangis, tapi so tara bisa. Jujur, tong masih trauma,” katanya.
Ia melakoni pekerjaan ini untuk biaya hidup, ongkos sekolah dua anak, dan sedikit membatu suami, Sumardin Daud, yang bekerja sebagai klinik servis di salah satu bank di Kota Ternate. Ketika kebakaran, ia beralih mencari pekerjaan sampingan dengan mencuci pakaian hingga piring. Kalau tak sibuk, ia datang ke TPA dan memastikan barang yang sudah dipindahkan ke depan los sortir kerjanya tetap aman.
“Kebakaran TPA ini berdampak pada perekonomian kami. Tarada pendapatan sepanjang setelah kebakaran ini. Saya datang cek (los sortir) saja, sambil kasih pisah (sortir),” ucapnya.
Perempuan Tanggung Resiko Kebakaran
Selain berdampak pada ekonomi keluarga, kebakaran TPA juga mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga setempat. Karena saat itu, asap menyebar dari Kelurahan Takome, Sulamadaha hingga Kulaba, mengganggu jarak pandang dan kesehatan warga.
Dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Ternate, kebakaran memengaruhi kualitas udara di pemukiman sekitar TPA dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 278 mikrogram per meter kubik. Angka ini sebelas kali lipat di atas batas aman 25 mikrogram per meter kubik.
Sementara itu, data sapasial Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate mencatat dampak kabut asap menjangkau 6.768 jiwa, termasuk 671 kelompok rentan, di antaranya, 304 lansia, 240 balita, 67 bayi, dan 60 ibu hamil dan menyusui.
Ganguan kesehatan seperti batuk, flu, pilek, mata perih, dan sesak napas ini pun dialami Ati, ayah dan ibunya selama kebakaran—beruntung lima anak dan suaminya tak terdampak.
Menurut keterangan sejumlah pekerja pemilah sampah, selama hampir satu tahun, mereka nyaris tak pernah mendapat pemeriksaan kesehatan. Baru setelah kebakaran, Dinas Kesehatan Kota Ternate bersama instansi terkait memberikan memberikan obat, masker, tabung oksigen portabel hingga pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak.
Bongso Piara (60), salah satu perempuan pemilah sampah mengatakan, sebelum kebakaran kesehatannya sudah terganggu. Kondisi ini membuat ia hanya tiga sampai empat kali dalam sepekan. Bahkan jam kerja yang dimulai dari pukul 7.00 sampai 17.00WIT, pun akan dikurangi ketika kesehatannya memburuk dan bekerja hanya sampai pukul 11.00 WIT.
Saat kebakaran TPA, memang dirinya tak mondar-mandir ke los sortir TPA sebagaimana perempuan pemilah sampah lainnya. Bongso memilih berdiam di rumahnya di Sulamadaha demi menjaga kesehatan tetap stabil. Namun, karena jarak TPA dengan rumahnya cukup dekat, Bongso turut terdampak asap kebakaran.
“Tara [tidak] kerja. Saya sempat hosa [sesak napas], batuk, dan sakit kepala,” tuturnya.
Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate, tercatat terjadi lonjakan kasus ISPA sebanyak 38 persen. Dari total 321 kasus pada pekan ke-38 naik menjadi 446 kasus pada pekan 39 tahun 2026. Di Puskesmas Sulamadaha, tercatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) naik 36 kasus atau 240 persen. Sebanyak 15 kasus pada pekan ke-6 meningkat menjadi 51 kasus pada pekan ke 39.
Peningkatan kasus ini terjadi ketika puncak karhutla dan kebakaran TPA Buku Deru-Deru. Namun, Dinkes Ternate tidak mendata secara spesifik berapa banyak perempuan dan laki-laki.
Ia mengaku, selama kebakaran TPA, pemerintah daerah membuka posko tanggap darurat, sekaligus pemeriksaan kesehatan. Ia diperiksa sebagai warga, bukan pekerja—mendapat obat hingga masker.
Selain itu, ada 25 dari 31 pemilah sampah menerima bantuan sembako seperti beras, minyak kelapa, dan gula dari Baznas Kota Ternate. Pun, mendapat bantuan berupa uang Rp1 juta dari Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.
“Dong [pemerintah] kasih masker, periksa kesehatan, kasih sarung tangan. Kalau tara pakai masker tong [kita] bahaya ini,” ujarnya.
Rini Burhan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Ternate mengatakan, selama masa tanggap darurat berlaku, tidak menerima keluhan dari pekerja pemilah sampah, termasuk perempuan. Meski begitu, pihaknya akan memastikan kembali melalui program pos usaha keselamatan kerja (UKK) yang dilakukan setiap bulan, mengutamakan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, nifas, bayi dan balita.
“Sampai saat ini belum ada keluhan dari para pekerja TPA (terkait ISPA), tapi menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi puskesmas setempat untuk follow up lewat kegiatan pos UKK,” katanya.
Rini mengaku, pelayanan kesehatan bagi pekerja pemilah sampah di TPA terlayani secara gratis tanpa pungut biaya selama masa tanggap darurat. Namun, pihaknya akan memastikan keaktifan BPJS bagi pekerja tersebut.
Rini menambahkan, program posko UKK akan tetap rutin dilaksanakan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga setempat sekaligus para pekerja pemilah sampah di TPA. Bila ditemukan kasus masalah pernapasan atau reproduksi, tim akan berkonsultasi dengan dokter dan akan dievaluasi.
“Kami akan mengonfirmasi ke petugas pos UKK. Apakah para pekerja ini mempunyai BPJS aktif atau tidak,” ucapnya.
Hasmah Nento, dari Komunitas Fajaru Maluku Utara, salah satu LSM perempuan yang fokus pada isu kesetaraan gender, advokasi hak-hak perempuan, perlindungan anak, serta keadilan ekologi dan lingkungan hidup, ikut menyoroti dampak kebakaran TPA bagi perempuan. Ia menilai, kebakaran TPA bukan sekadar masalah pengelolan sampah, tapi sekaligus persoalan kesehatan, keselamatan kerja, dan keadilan sosial.
Mereka rentan terpapar asap dan zat berbahaya, ganguan pernapasan, iritasi mata dan kulit serta tekanan psikologi cukup berisiko bagi perempuan pekerja pemilah sampah. Apalagi bagi perempuan hamil atau penyakit bawaan.
Selain itu, juga berdampak pada penurunan pendapatan, pekerjaan domestik perempuan. Pemerintah daerah, kata dia, punya kewajiban konstitusional dan ekologis agar tidak menempatkan pekerjaan perempuan pemilah sampah sebagai komponen yang tidak terlihat. Sebab, mereka berada di garis depan, berisiko ketika terjadi krisis seperti kebakaran TPA.
“Perempuan pemilah sampah, selain menjadi tulang punggung keluarga, pun sekaligus menjadi penjaga lingkungan yang menopang pengelolaan sampah di Kota Ternate,” ungkapnya.
Menurutnya, hak-hak pekerja pemilah sampah di TPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta regulasi turunan khusus sektor informal dan pengelolaan sampah. Terkait keselamatan pekerja diatur dalam Pasal 27 UU. No. 1 Tahun 1970 tentang Pengelolaan Sampah.
Ia bilang, sebelum kejadian, mestinya pemerintah dan pihak pengelola TPA perlu mencegah kebakaran agar tidak terulang, menyediakan APD, pelatihan, memantau resiko lingkungan, mendata pekerja, menghubungkan dengan layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Walau setelah kejadian, para pekerja pemilah sampah harus diperiksa, memberikan pengobatan, konfirmasi kualitas udara, hingga memastikan kondisi TPA aman sebelum mereka kembali bekerja.
Ia menegaskan, ada tiga langkah konkret yang harus diintervensi pemerintah daerah, khusunya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Ketanagakerjaan, dan DP3A. Pertama, pengakuan hukum dan pendataan responsif gender—penerbitan kartu indentitas pekerja persampahan, standar operasional prosedur (SOP) berperspektif gender.
Kedua, jaminan kesehatan kerja tersegmentasi (penyediaan APD khusus perempuan, menyediakan pos pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala di TPA, seperti pemeriksaan ISPA, penyakit kulit, pencegahan kanker serviks atau payudara, serta pengecekan infeksi produksi akibat sanitasi buruk).
Ketiga, jaminan sosial khusus pekerja informal, yang memasukan perempuan pekerja pemilah sampah dalam skema pekerja bukan penerima upah (BPU) yang disubsidi, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ditambah, pemenuhan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang dibebankan ke subsidi dari APBD melalui penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Dalam setiap keputusan kebijakan penanganan dan pengelolaan TPA, harus melibatkan perempuan pekerja, baik dari penilaian resiko, penyusunan prosedur darurat, mitigasi, dan pemulihan. Ia bilang, dukungan keadilan maupun kesehatan, kebutuhan reproduksi harus diperhatikan.
“Mereka (perempuan pekerja) juga punya hak atas tempat keja aman dengan mengenakan APD. Selain itu, pun mesti mendapat pelatihan terkait prosedur evakuasi, akses air, pengobatan, serta upah yang adil,” ujarnya.
Pengelolaan TPA dan Minim Perlindungan Perempuan
Di Maluku Utara, kemarau panjang telah memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cukup serius. Berdasarkan catatan Walhi Maluku Utara, sepanjang 2026 kebakaran seluas 3.314 hektare.
Di Kota Ternate, bukan hanya terjadi karhutla, TPA Buku Deru-Deru pun turut terbakar. Total luas TPA ini adalah 32 hektare, sementara zona aktif seluas 16 hektare. Namun, 90 persen zona aktif ini justru terbakar hinga kedalaman 10 meter dan menghasilkan asap yang mengandung gas beracun.
TPA ini mulai beroperasi sejak tahun 1990-an. Sementara pembentukan Unit Pelaksanaan Terpadu Daerah (UPTD) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) TPA Buku Deru-Deru pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditetapkan melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 17 Tahun 2018.
TPA ini menerima lebih dari 100 ton sampah yang didominasi sisa makan dan plastik. Namun, selama beroperasi, justru tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Sebagai penggantinya, DLH baru memperoleh dokumen evaluasi lingkungan hidup (DPLH) pada akhir 2025 lalu. Selama 36 tahun, beroperasi tanpa ada pagar pembatas dengan lahan di luar TPA. Sehingga, saat terjadi karhutla di sekitar kawasan jalan menuju pantai Jiko Malamo, api dengan mudah merambat masuk ke kawasan TPA yang memicu kebakaran.
Sejak 3 sampai 16 Oktober 2026 masa tanggap darurat, api dan asap masih belum berhasil dipadamkan. Pemerintah Kota Ternate kemudian memperpanjang masa tanggapan darurat sejak 17 sampai 23 Oktober 2026.
Sejumlah titik api sudah padam ketika status tanggap darurat berakhir. Meski begitu, hingga saat ini motif kebakaran belum terungkap. Kondisi ini menunjukan minimnya mitigasi dan tata kelola yang tidak serius di TPA.
Musli Mohammad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, mengaku pihaknya baru merencanakan evaluasi menyeluruh, termasuk rencana pembangunan pagar pembatas dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada 2027. Selain itu, pihaknya juga bakal meningkatkan sistem pengelolaan TPA dengan meninggalkan sistem open dumping ke control landfill dengan alternatif sanitary landfill.
“Barang ini harus bikin pagar untuk membatasi antara TPA dengan lahan di luar. Ini sebagai upaya mitigasi, kalau misalnya kebakaran dari TPA, tidak keluar, begitu pun sebaliknya. Nanti akan dilanjutkan tahun depan,” katanya.
Sementara untuk para pemilah sampah yang terdampak kebakaran, Musli bilang, secara institusional tidak terikat dan bukan tanggung jawab DLH.
Berbeda dengan buruh sampah, satgas lapangan, sopir mobil, penyapu jalan yang di bawah tanggung jawab DLH melalui surat keputusan. Para pemilah sampah, termasuk pekerja perempuan di TPA, justru bekerja tanpa status, tanpa intervensi perlindungan secara menyeluruh, layanan kesehatan, hingga pendapatan yang tak menentu.
Meski begitu, pihaknya sudah melakukan edukasi, layanan kesehatan, hingga mitigasi seperti pelarangan membakar sampah di TPA, baik untuk warga maupun para pemilah sampah di TPA. Namun ia bilang ketika bekerja, para pemilah sampah menyediakan APD secara mandiri seperti sepatu bot, sarung tangan, dan masker.
“Saya kira mitigasi awal itu sudah disampaikan, yang paling ringan itu menggunakan masker,” ujarnya.
Pihaknya juga berencana bakal memberdayakan mereka setelah ada pembangunan tempat pembuangan dan pengelolaan secara terpadu (TPST), sehingga dapat dikoordinasikan dan dikontrol.
“Kita akan dorong mereka beraktivitas di situ, sehingga bisa dikoordinir, kontrol, termasuk kelengkapan lainnya. Itu baru berjalan tahun depan,” imbuhnya.
Astuti N. Kilwouw, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menilai tata kelola dan pencegahan resiko kebakaran di TPA masih lemah. Terbukti saat terjadi kebakaran dari luar hingga masuk ke TPA karena tak ada pagar pembatas. Menurutnya, jika fasilitas mendasar belum tersedia, pengelolaan TPA harus dievaluasi, baik tata kelola lingkungan, perencanaan anggaran hingga memperketat pengawasan pelaksanaannya.
Selain itu, ia juga mendesak agar memperhatikan nasib pekerja pemilah sampah, terutama perempuan, yang sangat berkontribusi terhadap proses pengurangan hingga pemilahan sampah. Karena, saat kebakaran mereka paling depan menanggung dampaknya, baik dari aspek ekonomi maupun pekerjaan. Namun, mereka keterbatasan akses perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, bahkan sering luput dari perhatian pemerintah.
“Perempuan merupakan kelompok rentan menghadapi paparan asap, partikel halus serta berbagai zat pencemaran lain dari pembakaran sampah karena aktivitas kerja mereka berada di dalam kawasan TPA,” ujarnya.
Astuti menyangkan kinerja Dinkes Ternate, yang justru tidak melakukan pendataan ISPA pada pemilah sampah sebagai terdampak berdasarkan perspektif gender. Padahal, data tersebut sangat penting untuk memetakan rencana mitigasi kesehatan lingkungan.
“Ketika kebakaran, data ISPA seharusnya berdasarkan gender dan disampaikan ke publik. Pemeriksaan kesehatan juga secara menyeluruh bagi para pemilah sampah,” ucapnya.
Liputan ini merupakan hasil kolaborasi Kadera.id dengan Project Multatuli untuk koleksi jendela.perempuanprojectmultatuli.org
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.