Rencana Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu membangun infrastruktur jalan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun.
Budiman mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum menghitung secara cermat kemampuan fiskal daerah dan konsekuensi pembiayaan jangka panjang yang berpotensi membebani APBD.
Saat ditemui di Kantor DPRD Pulau Taliabu, Selasa, 10 November 2026, Budiman mengatakan skema KPBU memang dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Namun, skema tersebut bukan berarti pembangunan dilakukan tanpa biaya.
“Jangan hanya melihat pembangunan jalan bisa dipercepat, tetapi tidak menghitung siapa yang akan membayar dan berapa besar kewajiban yang harus ditanggung APBD selama masa kerja sama,” tegasnya.
Ia kemudian mengingatkan Pemda Taliabu agar belajar dari pengalaman Kabupaten Pulau Morotai yang hingga kini masih menanggung kewajiban pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp200 miliar yang dilakukan pada 2020.
Berdasarkan informasi yang disampaikan BPKAD Morotai pada Agustus 2026, sisa pinjaman tersebut masih sekitar Rp69 miliar. Bahkan, dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah masih mengalokasikan sekitar Rp33,58 miliar untuk pembayaran utang.
“Ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai pemerintah hari ini mengambil keputusan pembiayaan, tetapi pemerintahan berikutnya justru harus menghabiskan APBD untuk membayar kewajiban masa lalu,” ujarnya.
Budiman menegaskan, DPRD tidak dalam posisi menerima ataupun menolak rencana Pemda menggunakan skema KPBU. Namun, sebelum meminta persetujuan DPRD, pemerintah harus menyampaikan secara transparan nilai investasi, jangka waktu kerja sama, skema pengembalian investasi, hingga proyeksi kewajiban pembayaran setiap tahun.
Terlebih, jika menggunakan skema Availability Payment atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan, pemerintah daerah berpotensi memiliki kewajiban pembayaran secara berkala sepanjang masa perjanjian kerja sama.
Ia juga meminta Pemda menjelaskan secara terperinci peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), apakah sebatas memberikan pendampingan dan penjaminan atau terdapat bentuk dukungan pembiayaan lainnya.
“PT PII bukan berarti otomatis membiayai pembangunan jalan. Penjaminan juga tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah. Ini harus dipahami secara benar agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Menurut Budiman, DPRD perlu mendapatkan dokumen kajian kelayakan proyek, analisis kemampuan fiskal daerah, perbandingan biaya pembangunan melalui APBD dan KPBU, serta simulasi total kewajiban keuangan hingga kontrak berakhir.
Ia menegaskan, keputusan DPRD untuk menyetujui atau menolak rencana tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada pemaparan maupun presentasi pemerintah daerah. Setiap kebijakan yang berpotensi membebani APBD dalam jangka panjang harus didukung perhitungan dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menikmati jalan yang dibangun, sementara APBD selama belasan tahun terkunci untuk membayar kewajiban kerja sama. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi keuangan daerah juga harus tetap sehat,” tandas Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu itu.
Sebelumnya, Pemda Pulau Taliabu mulai mempersiapkan pembentukan Tim Simpul KPBU melalui rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati, Senin, 9 November 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut audiensi pemerintah daerah dengan PT PII terkait percepatan penyediaan infrastruktur daerah melalui skema KPBU.
Pembentukan tim tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan proyek. Namun, bagi DPRD, kelayakan investasi dan kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan yang berpotensi mengikat APBD dalam jangka panjang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.