Kerusakan lingkungan dari dampak proyek strategis nasional (PSN) di Maluku Utara adalah bukti perencanaan yang gagal. Seharusnya, sistem perencanaan memperhatikan laut, karena lumbung ikan ada di Maluku Utara.
Hal itu disampaikan akademisi Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Prof. Muhamad Aris, dalam talkshow “Menagih Janji Kepala Daerah Benahi Konflik PSN di Masyarakat”, yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate di pendopo Museum Rempah-rempah Kota Ternate, pada Sabtu malam, 1 Februari 2025.
“Tidak ada dalam sejarah bahwa daerah yang berada di lingkar tambang itu sejahtera. Aputasi sistem yang dilakukan di masyarakat telah terjadi, terutama di wilayah PSN,” tegas Aris.
Laut yang menjadi sumber penghidupan, kata ia, saat ini telah terjadi kerusakan akibat dari PSN. Laut, bagi pemerintah dan oligarki dianggap sebagai kamar belakang atau tidak memiliki fungsi. Padahal laut sangat penting.
“Di muka Lelilef, Halmahera Tengah, akan ditimbun. Sudah ditandatangani baru-baru ini. Jika ini dilakukan maka beberapa jumlah keanekaragaman hayati akan hilang,” kata Aris.
Selain itu, menurutnya, laju penurunan kualitas air di Weda Tengah, Halmahera Tengah, mengalami krisis, sehingga memberi dampak terhadap biota laut maupun ikan yang tidak dapat dikonsumsi.
Mantan Ketua AJI Ternate, Mahmud Ici menambahkan, luas laut di Maluku Utara sebesar 111.000, dan ada 100 juta potensi laut. “Tapi, PSN dalam proses pembangunan berupa infrastruktur telah berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk laut,” katanya.
Hampir dua tahun belakang, sambungnya, liputan-liputan anggota AJI Ternate memotret jelas kerusakan lingkungan yang terjadi di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Obi, Halmahera Selatan, akibat dari PSN.
Sementara, Direktur Walhi Maluku Utara, Faisal mengatakan, saat ini kiamat pulau kecil sudah terjadi, sehingga negara harus bertanggung jawab. Sebab pemerintah telah memaksakan masyarakat menerima PSN secara mentah, lalu mengabaikan dampak kerusakan lingkungan.
“Hari ini kita bicara PSN, misalnya kasus pemindahan masyarakat kawasan Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, yang berdampak pada beban ekologi. Fakta-fakta beban ekologi sudah sangat terlihat,” ungkap Faisal.
Menurutnya, ada kewenangan daerah untuk menjadi variabel penting melakukan evaluasi secara total perijinan tambang di Maluku Utara. Moratorium soal itu harus dilakukan menginat perubahan bentangan alam yang terjadi.
“Jika negara tidak melakukan moratorium, dipastikan akan terjadi bencana ekologi secara  besar-besaran. Sebab beban daya tampung tidak mendukung terutama di wilayah Maluku Utara,” tegasnya.
Bagi ia, aspek yang harus dilihat adalah investasi yang terjadi pasti berdampak kepada nelayan, misalnya ikan yang tidak lagi dapat dikonsumsi. Begitu juga penyakit ISPA yang terus mengalami peningkatan di lingkungan masyarakat.
Arah kebijakan pemerintah
Sekretaris Bappeda Maluku Utara, Herifal Naly mengatakan, pihaknya akan menyiapkan infrastruktur pendukung pengembangan desa mandiri di Obi, Halamahera Selatan dan Weda, Halmahera Tengah, yang merupakan wilayah proyek strategis nasional (PSN).
“Kita berdayakan desa disekitar PSN. Anggaran kita tingkatkan Rp 1 miliar melalui dana desa,” kata Herifal.
Ia mengatakan, program desa mandiri itu akan dijalankan selama enam bulan. Dalam waktu ini, kata ia, ditargetkan desa-desa di wilayah PSN industri pertambangan bisa maju dan mandiri.
“Kita tetap mendukung PSN. Dan, kita hanya menjalankan program, tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Herifal.
Anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan, kerusakan lingkungan akibat PSN tersebut tak bisa diabaikan, seperti sungai-sungai yang mulai berubah warna.
Meskipun, kata ia, ada output yang membuat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Rp sebesar Rp 3,3 miliar dan dana alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun. “Anggaran ini dari tiga daerah penyumbang, yaitu Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur,” jelas Muksin.
Kegiatan ini diketahui digelar atas kerja sama AJI Ternate dengan WALHI, Kurawal Foundation, YLBHI, Tempo Witness, dan AJI Indonesia. Selain talkshow, dalam kegiatan kampanye ini, juga digelar nonton bareng film dokumenter, orasi kebudayaan, dan pameran foto hasil liputan PSN.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.