Buntut Dugaan Pembatalan KNMP Desa Talo, Puluhan Nelayan Datangi Kantor DKP

Puluhan nelayan Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Taliabu, Senin, 28 September 2026. Mereka memprotes dugaan pembatalan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di desa tersebut yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh pihak dinas.

Kedatangan warga sekaligus untuk meminta penjelasan mengenai status pembangunan KNMP yang sebelumnya telah melalui proses penetapan lokasi dan sejumlah tahapan verifikasi.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan saat perwakilan nelayan berdialog dengan Kepala DKP Pulau Taliabu, Ismail Tiwu. Adu mulut sempat terjadi antara kedua pihak. Namun, situasi kemudian dapat diredam setelah aparat melakukan pengamanan di lokasi.

Dalam dialog itu, Ismail menjelaskan bahwa usulan pembatalan atau pemindahan lokasi KNMP Desa Talo dilakukan karena tapak pembangunan berada di kawasan hutan mangrove.

“Selain itu, lokasi tersebut terlalu dekat dengan fasilitas Puskesmas Desa Talo,” kata Ismail.

Penjelasan tersebut mendapat penolakan dari para nelayan. Mereka menilai alasan yang disampaikan DKP tidak cukup kuat untuk membatalkan lokasi yang sebelumnya telah melalui proses panjang.

Menurut warga, sebelum Ismail Tiwu menjabat sebagai Kepala DKP, lokasi pembangunan KNMP Desa Talo telah ditetapkan dan melewati beberapa kali survei serta verifikasi oleh tim pemerintah pusat dan Satgas pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih.

Karena itu, nelayan meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tidak membatalkan proyek tersebut dan segera mencari solusi agar pembangunan KNMP tetap berjalan di Desa Talo.

Bagi masyarakat, keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi berkaitan langsung dengan kebutuhan dan keberlanjutan ekonomi nelayan di wilayah pesisir.

Dukungan terhadap tuntutan warga juga datang dari DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Anggota DPRD, Helfin Ware, menilai lokasi yang telah ditetapkan melalui proses pemerintah pusat tidak semestinya digeser atau dibatalkan begitu saja oleh pihak dinas.

Helfin juga mendukung langkah nelayan Desa Talo dalam mempertanyakan kebijakan tersebut. “Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih memiliki arti penting bagi masyarakat pesisir, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan di Desa Talo,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah mencari jalan keluar atas persoalan tersebut sehingga kepentingan masyarakat nelayan tetap menjadi pertimbangan utama dalam keberlanjutan proyek KNMP.