Koalisi Pendamping Buruh Ternate mengecam dugaan penganiayaan yang dilakukan terduga pelaku Saifullah Hi. Yamin dan rekannya terhadap dua buruh tambang, Muhammad Alfarisi dan Rahmad.

Dugaan penganiayaan saat aksi di kantor Bupati Halmahera Tengah, pada Rabu, 18 November 2026, itu dinilai sebagai bentuk pemberangusan ruang demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi.

Lukman Harun, Koordinator Koalisi Pendamping Buruh Ternate mendesak Polres Halmahera Tengah dan Polda Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidikan proaktif, serta mengusut tuntas identitas dua terduga pelaku. Karena terduga pelaku disebut memliki kedekatan dengan kekuasaan di Pemerintah Daerah Halmahera Tengah.

“Tangkap aktor intelektual di balik pengerahan premanisme, tanpa harus menunggu laporan formal berlarut-larut, karena peristiwa ini merupakan delik umum,” katanya kepada reporter Kadera.id, Jumat, 20 November 2026.

Selain itu, kata dia, Pemkab Halteng, mestinya tidak lepas tangan dan segera membuka ruang dialog yang aman, bermartabat bagi buruh tambang, serta mengevaluasi terduga pelaku yang bekerja di Pemerintah Daerah Halteng. Karena bagi dia, keadilan bagi Muhammad Alfarisi dan Rahmad adalah ujian nyata bagi supremasi hukum di Maluku Utara.

“Tanpa penegakan hukum yang tegas, kekerasan terhadap buruh akan terus berulang dan dilegitimasi. Negara harus hadir sebagai pendengar sekaligus pelindung, tidak boleh antipati terhadap penyampaian hak-hak para Buruh,” tandanya.

Menurutnya, kekerasan fisik yang dialami massa aksi hingga luka lebam, pada bagian leher belakang, pelipis, dan dahi sebagai bentuk pembungkaman suara pekerja yang tengah memperjuangkan hak-hak normatifnya.

“Pembiaran terhadap teror premanisme di ruang publik adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Maluku Utara. Pelakunya juga diduga bagian dari Pemda Halteng adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Maluku Utara,” katanya kepada reporter Kadera.id, Jumat, 20 November 2026.

Ia bilang, dugaan penganiayaan peserta aksi ini melanggar Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terkait kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bagi pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 tahun. Tindakan kekerasan ini juga melanggar ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Ia menegaskan, aparat kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan, pengayoman, dan menjamin keamanan jalannya penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.

“Ketidaktahuan atau belum adanya langkah proaktif aparat atas insiden kekerasan yang terjadi di pusat pemerintahan daerah mencerminkan lemahnya fungsi deteksi dini dan pengamanan aksi. Apalagi, tindakan premanisme terjadi di depan aparat. Mestinya, langsung ambil tindakan tegas,” pungkasnya.