Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Halmahera Tengah mengecam dugaan penganiayaan yang dialami dua buruh tambang, Muhammad Alfarisi dan Rahmad. Mereka meminta penyidik Polres Halmahera Tengah usut tuntas kasus tersebut secara objektif, profesional, dan independen.
Kasus ini terjadi saat Aliansi Gebrak Halteng menggelar demonstrasi di kantor Bupati Halmahera Tengah, pada Rabu, 18 November 2026, yang mengakibatkan dua korban luka-luka.
Irfan Umar, Koordinator Aliansi Gebrak Halteng mengatakan pihaknya sudah mengetahui indentitas terduga pelaku dalam kasus ini, yakni, Saifullah Hi. Yamin bersama satu rekannya. Ia bilang, Saifullah adalah salah pemuda intelektual Desa Were, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah dan sopir mobil lintas. Sebelumnya, Saifullah pernah ikut calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah, tapi kalah pada 2024 lalu. Saifullah juga disebut punya kedekatan dengan kekuasaan.
Namun, ia belum bisa memastikan dugaan kekerasan yang dilakukan terduga pelaku ada keterkaitan dengan relasi kekuasaan. Meski begitu, kata dia, pihaknya mengutuk keras dugaan penganiayaan yang dilakukan Saifullah kepada dua buruh tambang. Karena, aksi demontrasi yang dilakukan Aliansi Gebrak Halteng adalah bentuk kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Ini negara hukum. Segala sesuatu harus ikut prosedur hukum. Kemarin aliansi lakukan itu adalah sesuai dengan langkah prosedur menyampaikan aspirasi di depan umum. Tong tara melakukan hal-hal di luar hukum. Hanya saja kami direspons dengan tindakan kekerasan. Torang mengutuk tindakan itu,” katanya kepada reporter Kadera.id, Kamis, 19 November 2026.
Ia mengungkapkan, kasus ini akan tetap diproses hukum dan akan dikawal sampai tuntas. Saat ini, dua korban kekerasan pun sudah divisum dan melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Sementara terduga pelaku saat ia hubungi melalui media sosial mengenai kasus tersebut belum merespons hingga saat ini.
Irfan menegaskan, dalam proses penyelidikan mestinya penyidik bekerja secara objektif, independen dan profesional. Jika sudah memperoleh keterangan saksi dan barang bukti yang cukup, status hukum harus segera ditingkatkan ke tahap penyidikan, menetapkan tersangka, dan lakukan penahanan.
“Dalam kasus ini kami minta penanganannya dipercepat lagi to. Karena korban sudah divisum, dan bukti video kan sudah jelas,” ujarnya.
Ia berharap, kasus semacam ini tidak terulang kembali, karena aksi demontrasi merupakan bagian dari hak demokrasi dan kebebasan berekpresi.
Inspektur Polisi Satu Suherlin, Kasat Reskrim Polres Halmahera Tengah saat dikonfirmasi, mengaku kasus tersebut masih penyelidikan dan tidak banyak memberikan keterangan.
“Untuk kasus ini masih Lidik,” ujarnya singkat.
Sekadar diketahui, peristiwa ini berawal ketika massa aksi menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Halmahera Tengah. Saat itu, mereka membawa tiga tuntutan utama, yakni, menolak penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 4 persen dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 3,99 persen karena dianggap melanggar konstitusi.
Selain itu, mereka menuntut agar segera tetapkan UMP/UMSP Maluku Utara sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan PP Nomor 49 Tahun 2025, tetapkan UMK dan UMSK Halmahera Tengah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), dan mendesak agar naikan UMK Halmahera Tengah sebesar 66,78 persen sesuai hasil survei Aliansi Gebrak.
Saat sedang menyampaikan aspirasi, tiba-tiba OTK tersebut datang menghadang hingga mengintimidasi massa aksi hingga terjadi cekcok. Namun, sempat dilerai. Karena itu, massa aksi lalu bertemu dengan Ahlan Djumadil, Wakil Bupati Halmahera Tengah, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta sejumlah instansi terkait dan bersepakat bahwa akan melibatkan aliansi Gebrak dalam pembahasan UMK dan UMSK pada 21 sampai November 2026. Namun, setelah pertemuan itu, Saifullah bersama satu rekannya diduga memukul dua masa aksi.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.