Forum Studi Independensia menggelar kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter berjudul “Dari Ore ke Oligarki”, di depan Perpustakaan Independensia, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, pada Senin malam, 26 Oktober 2026.

Kegiatan bertema “Membaca Sinema Membedah Realita: dari Literasi Menuju Kesadaran Kritis” ini dilakukan untuk memperingati Milad ke-30 Independensia.

Rasa prihatin atas kegiatan industri ekstraktif yang ugal-ugalan di Maluku Utara, yang kerap mempertaruhkan ekologi dan sosial mendorong Forum Studi Independensia (FSI) kritis dalam melihat persoalan ekologi.

Sebab, warga lingkar industri ekstraktif kerap menerima dampak buruk, kehilangan ruang hidup, dan sumber pangan. Selain itu, pun kesulitan mengakses air dan udara bersih, terjadi pengusiran hutan digusur, laut dicemari dan area tangkap nelayan menjauh hingga kehilangan matapencarian.

Di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, misalnya, kini menanggung beban kerusakan lingkungan dan pencemaran sedimentasi pengelolaan limbah tambang Harita Hickel. Riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesian (Walhi) Maluku Utara (2026) mengungkapkan bahwa air mengandung logam berat kromium heksavalen yang melebihi ambang batas aman di dua titik air terjun yang masih dikonsumsi sebagian warga Kawasi.

Hal serupa terjadi di Teluk Weda, Halmahera Tengah, aktivitas PT IWIP, menimbulkan masalah serius. Sejumlah riset menemukan logam berat arsenik dan merkuri di atas batas aman pada tubuh ikan, pekerja dan warga setempat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan.

Ningsi Defretes, Koordinator Forum Studi Independensia mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi lingkungan di Maluku Utara. Ia bilang, dalam film produksi Indonesia Baru tersebut menceritakan nasib warga sekitar lingkar tambang, salah satunya di Obi, Halmahera Selatan, dan Weda, Halmahera Tengah.

Selain itu, film ini pun mengungkap tujuh penguasa tambang nikel di Indonesia Timur, seperti Sulawesi hingga Papua. Aktor penguasa tambang nikel yang dipercayakan tersebut adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Achmad Kalla, Garibaldi Thohir, Sintong Panjaitan, Ahmad Ali, Andi Sumangeruka, dan Sherly Tjoanda.

“Dalam film ini setidaknya dapat memantik kesadaran dan semangat agar tetap peduli pada nasib sesama warga yang terdampak kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif,” katanya.

Kesadaran dan kepedulian pada lingkungan dan warga harus secara kolektif. Bahwa, industri ekstraktif atas nama transisi energi “hijau”, tidak benar-benar bersih, yang merusak alam, dan mengancam kesehatan warga.

“Jika terus dibiarkan dan bersikap acuh, tentu saja warisan ekologi yang baik, dan kelimpahan sumberdaya alam hanya sekadar cerita bagi generasi mendatang,” ucapnya.

Galim Umabaihi, Sekertaris Lembaga Independensia, sekaligus narasumber dalam kegiatan ini mengatakan, mestinya gerakan literasi juga punya kesadaran terkait kerusakan lingkungan, masyarakat dan sosial. Karena di Maluku Utara, hampir semua tanah dikepung korporasi dan oligarki tambang, sebagian dalam film dokumenter Indonesia Baru.

Menurutnya, kesadaran pegiat literasi ini sangat penting dalam mengedukasi publik, baik dalam bentuk tulisan, visual, maupun keterampilan lainnya.

“Kita harus sama-sama melakukan perlawanan dan mendokumentasikan kerusakannya di wilayah kita untuk memberikan dan mendorong kesadaran masyarakat,” katanya

Mahmud Ici, jurnalis senior di Maluku Utara, mengatakan hal serupa. Ia bilang, para pegiat literasi sudah semestinya menuliskan sejarah kampung dan tanahnya sendiri sebelum industri ekstraktif datang. Menurutnya, tulisan tersebut kelak bakal menjadi dasar untuk menolak industri ekstraktif.

“Saya kira literasi yang sederhana seperti ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita masih berfikir waras untuk tetap menjalankan ini sebagai sebuah kerja untuk bumi ini tetap lestari,” katanya.

Ia berharap ruang-ruang diskusi dan nobar film seperti ini patut disebarluaskan agar publik memahami kondisi Maluku Utara saat ini. Karena pemerintah tak bisa diharapkan dalam persoalan ini. Di Weda, Halteng, Obi, Halsel, Haltim maupun daerah lainnya cukup memprihatikan.

“Kita tidak berharap pemerintah. Lihat saja kondisi masyarakat kita, pesisir hancur, hutan hancur, gunung hancur. Itu mereka menganggap biasa karena jadi bagian proses mengeruk hasil,” katanya.

Sementara itu, Astuti N Kilwouw, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara mengatakan, di balik narasi transisi energi bersih, warga di Obi, maupun pulau Halmahera saat ini justru menanggung beban ekologis maupun sosial. Film karya Indonesia Baru ini merupakan bagian dari dokumentasi kerusakan lingkungan.

Ia bilang, riset terbaru Walhi Maluku Utara juga menemukan kandungan logam berat dalam air yang menjadi sumber kehidupan sebagian warga Kawasi, Obi.

“Riset terbaru Walhi Maluku Utara, ada dua titik di air terjun yang menjadi sumber air bersih warga mengandung kromium heksavalen di atas ambang baku mutu. Dampak paling buruknya adalah bisa memicu kanker,” katanya dalam kesempatan itu.