Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menghadiri Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin, 10 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Ricky hadir sebagai mentor bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Halmahera Timur yang mengikuti pelatihan tersebut.

Pada seminar itu, Kepala Dinas PMD mempresentasikan proyek perubahan berjudul “Model Kolaboratif Tata Kelola KDMP dan BUMDes Menuju Ekosistem Perekonomian Desa yang Maju dan Berdaya Saing di Kabupaten Halmahera Timur.”

Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekonomi desa melalui kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, produktif, mandiri, dan berdaya saing,” kata Ricky.

Kehadiran Sekda sebagai mentor sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terhadap peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Dukungan tersebut juga penting untuk memastikan proyek perubahan yang dirancang tidak berhenti sebatas pemenuhan persyaratan pelatihan, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ricky berharap proyek perubahan tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa, mengoptimalkan potensi lokal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengembangan ekonomi desa membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, BUMDes, hingga masyarakat.

“Melalui gagasan ini, Pemkab Halmahera Timur berharap KDMP dan BUMDes dapat tumbuh sebagai dua kelembagaan ekonomi yang saling melengkapi, dikelola secara profesional, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” katany.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan.