Tiga Mahasiswa Alami Kekerasan Saat Aksi Refleksi Hari Pahlawan Nasional di Ternate

Tiga mahasiswa diduga mendapat tindak represif hingga alami kekerasan oleh petugas Satpol PP dan anggota polisi saat unjuk rasa refleksi Hari Pahlawan Nasional yang digelar Aliansi November Memangil di Kota Ternate, Maluku Utara.

Unjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku Utara dan kantor Wali Kota Ternate, pada Selasa, 10 November 2026 itu, massa membawa belasan tuntutan. Salah satu tuntutan adalah mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP) dan kerusakan lingkungan di Maluku Utara.

Aldi Hari, koordinator aksi mengatakan, salah satu sikap dalam unjuk rasa tersebut, yakni melawan kerusakan lingkungan akibat dampak dari proyek ekstraktif. Terutama kebijakan hilirisasi, menurutnya, rentan terhadap krisis iklim hingga kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil.

Proyek itu, sayangya mengatasnamakan pembangunan ekonomi daerah, tapi justru mengabaikan masalah kemiskinan, sosial budaya, pendidikan, ekologis dan kesehatan.

“Ambisi presiden hari ini melancarkan proyek strategis nasional (PSN) industri ekstraktivisme, malah mengorbankan masyarakat. Dan, tidak menutup kemungkinan akan masih ada proyek terbaru,” katanya, saat diwawancarai reporter Kadera.id, Selasa, 10 November 2026.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, sekitar 133 IUP yang mengepung pulau-pulau kecil di Malut saat ini. IUP itu sebagai bentuk hegemoni pemerintah pusat untuk merampas sumber penghidupan dari laut hingga darat.

Ucok S. Dola, Staf Advokasi dan Pengorganisasian Walhi Melaku Utara mengatakan, dampak dari kepungan izin memicu kerusakan ekologis dan merampas sumber penghidupan warga. Nelayan di Halmahera akan kehilangan ruang tangkap, petani akan kehilangan lahan pertanian, dan masyarakat adat terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya demi ekspansi Industri. Kondisi ini terjadi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Weda (Halmahera Tengah), Maba dan Buli (Halmahera Timur), serta Halmahera Barat.

“Proyek yang dikenal sebagai PSN ini memberikan hak bagi industri ekstraktif untuk mengeruk habis sumber kekayaan alam di setiap daerah secara serakah,” katanya.

Sayangnya, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyikapi sejumlah masalah krusial di daerah hingga nasional yang berhubungan dengan ekspansi pertambangan. Baik itu masalah pembunuhan, bencana alam, hingga pengusiran masyarakat adat dari ruang hidupnya akibat ekspansi tambang.

“Hentikan dulu atau moratorium semua IUP di Maluku Utara karena itu yang menjadi pemicu awal setiap kasus, masalah terus terjadi dan nyaris tara pernah selesai,” ucapnya.

Menurutnya, beragam masalah itu kemudian memantik protes dari generasi muda Maluku Utara hingga aksi Hari Pahlawan Nasional. Namun, saat aksi justru tiga mahasiswa dipukul aparat kepolisian dan satpol PP hingga luka-luka.

“Kami menyangkan proses pengamanan dengan kekerasan yang dilakukan aparat. Karena dari dulu sampai sekarang wataknya tetap sama,” ujarnya.