Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menilai agenda Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa atau Conference of the Paries (UNFCCC COP31) di Atnalya, Turki, tak menjawab masalah sosial dan ekologis.
Agenda yang dilaksanakan pada 9 sampai 20 November 2026 ini, berlangsung di tengah ekspansi tambang, pembangkit listrik, pencemaran lingkungan, hingga penyempitan ruang hidup warga di Halmahera atas nama transisi energi “hijau”.
Irsandi Hidaya, Manager Program Walhi Maluku Utara mengatakan, kesepakatan komitmen pengendalian perubahan iklim berkali-kali dibahas, mulai dari Protokol Kyoto, Perjanjian Paris dan kini COP31. Agenda ini memang melibatkan pemimpin negara-negara untuk membahas mengendalikan emisi, pendanaan iklim, dan percepatan transisi energi.
Namun, bagi dia, belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan, kerusakan ekologi, dan ketidakadilan yang dialami masyarakat di wilayah terdampak, termasuk di Maluku Utara.
“Kesepakatan iklim terus diproduksi, tapi, justru ruang hidup masyarakat terhimpit proyek-proyek pembangunan atas nama transisi energi,” katanya, Kamis, 12 November 2026.
Ia bilang, selama ini pembahasan krisis hanya sekadar angka emisi, kapasitas energi terbarukan, proyeksi investasi hinah, hingga penurunan suhu. Meski penting, tapi angka-angka ini tidak selalu beriringan dengan realita di lapangan.
Warga dipaksa berhadapan dengan perubahan yang sulit dikendalikan. Banjir rob, yang kerap mengancam rumah warga pesisir, petani mengahadapi anomali cuaca, gagal panen, kekeringan, hingga nelayan kehilangan kemampuan membaca musim laut.
Sementara itu, masyarakat adat kehilangan ruang kelola, sumber pangan, hutan, ruang spritual dan sejarah bagi komunitas. Padahal, bagi masyarakat, ruang hidup adalah tempat bekerja merawat hubungan sosial, mewariskan pengetahuan, hingga menjaga hubungan antar-generasi.
Mereka juga kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan iklim. Padahal, punya pengalaman, pengetahuan dalam menjaga ekosistem untuk keberlanjutan hidup mereka.
Irsandi bilang, pihkanya mendorong transisi energi terbarukan yang dikelola secara demokrat, melibatkan masyarakat, terdesentralisasi yang berkeadilan. Selain itu, pun dalam setiap kebijakan dan proyek energi harus transparan, partisipatif, hingga melibatkan masyarakat terdampak.
“Masyarakat yang hidup berdekatan dengan ekosistem, tapi berisiko tersingkir dari proses pengambilan keputusan,” ucapnya.
Di Maluku Utara, industri nikel strategis dalam mendukung produksi baterai kendaraan listrik, sekaligus beriringan dengan pembukaan hutan, pembangunan smelter, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Captive, hingga berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Proyek ini kerap disebut-sebut sebagai transisi energi bersih ” hijau”, yang tidak benar-benar adil karena masih bergantung pada bahan bakar baru bara dan biomassa.
Menurutnya, keberhasilan transisi energi, bukan sekadar diikut dari besarnya energi listrik yang dihasilkan, tapi perlu memperhatikan dan melindungi hak masyarakat adat, ekosistem yang berkelanjutan, pengakuan wilayah adat, dan masyarakat benar-benar mendapatkan keadilannya.
“Karena itu, tidak boleh ada transisi energi yang menjadikan masyarakat sebagai korban atas nama penyelamatan iklim,” tandasnya.
Kondisi geografis yang merupakan kepulauan, yang didominasi perairan, pulau-pulau kecil, hutan tropis dan kawasan vulkanik saling berhubungan dengan ekologis Maluku Utara, sekaligus rentan akan perubahan. Namun, di provinsi ini justru di kepung industri ekstraktif.
Berdasarkan data Walhi Maluku Utara, sebanyak 133 izin usah pertambangan (IUP), 80 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), 16 Hak Guna Usaha (HGU), 19 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 4 Wilayah Kerja Panasa Bumi (WKP), berseta sejumlah ekspansi kepala sawit, pembangunan PLTU Captiveh smelter, kawasan industri pengolahan mineral, dan infrastruktur pendukung industri ekstraktif. Kini, pembagunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), mulai menyasar utara pulau Halmahera.
Kondisi ini justru menimbulkan masalah ekologis dan sosial. Misalnya, Kawasi, Obi, Halmahera Selatan. Riset terbaru Walhi Maluku Utara menerima dua titik di air terjun setempat terkontaminasi kromium heksavalen (Cr6+) di atas ambang batas.
“Masalah lainnya, pembangunan bendungan milik PT Harita Nickel menimbulkan masalah serius. Setiap hujan, air Sungai Akelamo meluap hingga terjadi banjir. Begitupun di Sungai Toduku yang dikeluhkan warga karena tercemar aktivitas industri,” ungkapnya mengakhiri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.