Kepala Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Ternate mencopot operator yang bertugas menginput data 95 siswa berprestasi ke portal pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).

Operator berinisial MD itu dinilai mengabaikan tenggat waktu pengisian PDSS sehingga membuat puluhan siswa terancam tak bisa mendaftar masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).

“Operator salah paham jika batas [pengisian data siswa di PDSS] pada 17 Februari 2025,” kata Jafran Suraji Naya, Kepala Sekolah SMAN 3 Ternate, kepada reporter Tuturfakta, di ruang kerjanya, pada Senin, 10 Februari 2025.

Pencopotan MD diganti oleh Abdul Kadir merupakan satu dari tiga tuntutan siswa yang dipenuhi pihak sekolah saat lakukan aksi pada Rabu, 5 Februari 2025 kemarin.

Meski begitu, dua tuntutan lain dari siswa belum dikabulkan, salah satunya soal penginputan PDSS yang tidak berhasil diisi dan biaya bimbingan belajar untuk siswa eligible.

Pengisian data PDSS terhitung sejak 6-31 Januari 2025, tenggat upload pada 2 Februari 2025. Namun, MD tak melakukan penginputan dan mengancam nasib 95 siswa berprestasi tersebut.

Sementara, soal biaya bimbel, pihak sekolah tak bisa kabulkan. Sebab, belum diketahui biaya dan tempat bimbel yang bakal diikuti siswa prestasi tersebut.

“Siswa sepakat kita alihkan ke biaya tes pendaftaran UTBK yang bakal ditanggung sekolah. Per siswa Rp200 ribu. Selain itu, uang partisipasi alumni bagi siswa kelas XII tahun ini kita tiadakan,” ungkap Jafran.

Dwi Mitasari, siswa prestasi mengatakan, pihak sekolah sudah berulang kali lalai dan tidak input data siswa di PDSS.

Dari angkatan 2016, 2021 dan 2025. Dan baru di tahun ini siswa lakukan aksi protes. Ia menilai, kelalaian dari operator itu karena kepala sekolah tidak memantau kinerja operator sekolah.

“Kalau kepala sekolah pantau operator, kan, pasti PDSS selesai semua. Tapi ini tidak sama sekali. Kita aksi kemarin karena ada teman kami yang tidak mempu dan ingin ikut jalur SNBP. Tapi tidak jadi, karena justru operator tidak isi dan upload data di PDSS,” tandas Eks Ketua Osis SMAN 3 Ternate itu.

Dwi berharap kelalaian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari dan meminta agar kepala sekolah lebih ketat mengawasi operator saat upload PDSS.

Saat ini pihak sekolah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan terus berupaya memantau situs PDSS.