Sekolah Adat Dodara menggelar dialog publik bertajuk “Perubahan Lingkungan dan Masa Depan Tidore” di Coffee Titik Temu, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Jumat malam, 6 Februari 2026.
Dialog ini menjadi ruang curah gagasan sekaligus refleksi bersama dalam merespons persoalan lingkungan yang kian kompleks di Kota Tidore Kepulauan, mulai dari pengelolaan sampah hingga ancaman perubahan iklim.
Sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan komunitas dihadirkan untuk membedah persoalan lingkungan secara terbuka dan kritis.
Perwakilan Komunitas Plastic Ranger, Ahmad Fathanah, dalam pemaparannya menyoroti pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan yang dinilainya belum berjalan optimal. Ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar mengaktifkan kembali pengelolaan bank sampah di setiap kelurahan dan desa.
“Pengelolaan bank sampah perlu didistribusikan sampai ke kelurahan dan desa sebagai langkah strategis menangani persoalan sampah dari tingkat paling bawah,” ujar Ahmad.
Menurutnya, jika persoalan persampahan sepenuhnya dibebankan kepada DLH, maka penanganannya tidak akan maksimal. Saat ini, pengelolaan bank sampah masih terpusat di DLH, padahal kewenangan tersebut bisa didorong ke kelurahan dan desa agar lebih efektif.
“DLH cukup berperan dalam penyediaan fasilitas pendukung. Kelurahan dan desa adalah ujung tombak pemerintah kota dalam menghadapi dampak perubahan lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah berbasis kelurahan dan desa juga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sampah secara berkelanjutan.
“Beberapa kota besar seperti Makassar sudah memulai langkah ini. Tidore tidak ada salahnya meniru,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Eks Adventure, M. Yusril Safar, menyoroti persoalan sampah di kawasan Gunung Kie Matubu. Sebagai komunitas yang aktif melakukan pendakian, ia menyebut masih banyak ditemukan sampah di puncak gunung serta di kelurahan penyangga seperti Gurabunga, Topo, dan Lada Ake.
Berdasarkan pengalamannya, Yusril menyarankan agar DLH Kota Tidore Kepulauan berkoordinasi dengan pihak Kesultanan Tidore untuk merumuskan regulasi khusus bagi para pendaki Gunung Kie Matubu.
“Kami berharap ada regulasi atau penanda yang jelas agar para pendaki memahami larangan dan etika yang harus dipatuhi saat mendaki Gunung Tidore,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris DLH Kota Tidore Kepulauan, Fitrah M. Fadli Manggis, mengakui bahwa persoalan persampahan merupakan isu yang sangat urgen dan belum sepenuhnya tertangani.
Ia menjelaskan, DLH saat ini masih menerapkan tiga sistem pelayanan persampahan, yakni pengangkutan langsung dari rumah ke rumah, penggunaan kontainer di sejumlah kelurahan, serta pengangkutan langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Kami belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal, namun terus berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kami sangat bersyukur dengan adanya diskusi seperti ini. Ke depan, kami berharap bank sampah bisa lebih aktif melalui sinergi bersama,” ujarnya.
Terkait usulan regulasi pendakian Gunung Kie Matubu, Fitrah menyampaikan bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada Kepala DLH untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki peraturan daerah tentang persampahan, namun belum tersosialisasi secara maksimal.
“Perda sudah ada, tetapi karena sosialisasinya belum merata, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sanksi bagi pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abubakar, mengapresiasi Sekolah Adat Dodara yang telah menginisiasi dialog bertema perubahan lingkungan.
“Diskusi ini merupakan ruang refleksi yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ancaman perubahan lingkungan dan risiko kebencanaan yang semakin nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan bukan lagi sekadar isu global, melainkan telah dirasakan langsung di Tidore, seperti meningkatnya potensi banjir, tanah longsor, dan abrasi.
Menurutnya, peran komunitas adat dan lembaga pendidikan alternatif seperti Sekolah Adat Dodara sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
“Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Diskusi seperti ini harus terus diperluas agar kesadaran lingkungan tumbuh dari akar budaya kita sendiri,” tandasnya.
Koordinator Lingkungan Sekolah Adat Dodara, Nurlia Safitri Abubakar, mengatakan dialog publik ini merupakan bagian dari program Sekolah Adat Dodara dalam merespons krisis iklim di Kota Tidore Kepulauan.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga melahirkan langkah nyata untuk perbaikan lingkungan.
“Diskusi ini kami harapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama dan menghasilkan strategi berkelanjutan demi masa depan lingkungan yang lebih baik di Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.