Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Muhammad Sinen, Wali Kota Tidore Kepulauan saat menerima kunjungan kerja Oki Afrizal, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, bersama staf di ruang kerjanya, Senin, 27 April 2026.
Muhammad Sinen mengapresiasi langkah BPS Tidore dalam menyukseskan sensus tersebut. Ia menegaskan, sebelum edaran resmi disebarluaskan, pemerintah daerah akan menggelar pertemuan awal dengan para camat, lurah, kepala desa, serta pelaku usaha.
“Terima kasih atas inisiatif luar biasa dari BPS Tidore. Sebelum edaran sensus disampaikan, kita akan mengundang seluruh camat, lurah, kepala desa, dan pelaku usaha untuk briefing awal, karena sensus ini sangat membantu pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, briefing tersebut bertujuan memberikan pemahaman terkait data yang perlu disiapkan oleh para pihak terkait. Selain itu, dinas-dinas teknis seperti Perindagkop dan UKM juga diminta melakukan sosialisasi lebih awal kepada pelaku usaha.
“Pertemuan awal ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum edaran resmi dikeluarkan,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga menginstruksikan kepada para camat, lurah, kepala desa, serta operator desa/kelurahan untuk wajib menghadiri pertemuan yang akan dijadwalkan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menyampaikan bahwa pihaknya telah memaparkan tujuan dan tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada wali kota dan mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan penuh. Tahapan awal akan dimulai dengan koordinasi dan konsultasi daerah, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada asosiasi dan instansi terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan sensus dijadwalkan mulai 15 Juni 2026. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi milik daerah dan dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan.
Oki juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan sensus tersebut. Menurutnya, BPS tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk surat edaran dari wali kota sebagai dasar untuk disebarluaskan ke desa/kelurahan dan pelaku usaha,” katanya.
Melalui dukungan tersebut, diharapkan para responden dapat memberikan data secara jujur dan akurat. Ia mengingatkan, data yang dihimpun tidak boleh diberikan secara sembarangan karena akan menjadi dasar kebijakan dan sangat dipertanggungjawabkan.
“Data ini nantinya akan kembali ke pemerintah daerah, sekaligus digunakan untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar semakin akurat dan mutakhir,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.