Aliansi November Memanggil kembali menggelar aksi jilid II di depan kediaman Gubernur Maluku Utara dan kantor Wali Kota Ternate, Selasa, 17 November 2026.

Aksi refleksi Hari Pelajar Internasional bertajuk “Maluku Utara Tidak untuk Dijual dan Tumbangkan Rezim Prabowo” ini membawa puluhan tuntutan, salah satunya menyorotir belasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kerusakan lingkungan hidup di Maluku Utara.

Mudasir Yudin, koordinator aksi mengatakan, kebijakan hilirisasi nikel justru memperburuk kondisi ekologi dan sosial, budaya, pendidikan, serta kesehatan yang kerap menjadi tumbal pembangunan.

“Sebanyak 133 IUP di Maluku Utara adalah hegemoni struktural dari pemerintah pusat dan daerah untuk merampas sumber penghidupan di darat maupun di laut,” katanya kepada reporter Kadera.id, Selasa, 17 November 2026.

Ia bilang, perempuan sumber penghidupan yang tak terpulihkan ini berdampak pada nasib nelayan yang kehilangan area tangkap, petani mengalami kerugian ekonomi, dan masyarakat adat tersingkir. Kondisi ini, kata dia, salah satunya dialami warga di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Kini, proyek Geothermal yang beroperasi di Talaga Rano pun mengancam sumber penghidupan warga di sana.

“Dari Soeharto, SBY, Jokowi, dan Prabowo, telah menampilkan wajah pembangunan di Maluku Utara. Mereka berpihak pada asing, oligarki dan penguasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan ekologi,” ujarnya.

Menurutnya, hingga kini tidak ada upaya pemerintah untuk menyikapi masalah tersebut dan justru membiarkan ekspansi pertambangan terus masif di Maluku Utara.

“Industri ekstraktif mengeruk habis semua, pemerintah tidak menyikapi sejumlah masalah krusial di daerah hingga sejauh ini tidak ada upaya,” ujarnya.

Fahriza Ahmad, salah satu peserta aksi menyoroti nasib perempuan di sekitar kawasan tambang. Menurutnya, industri ekstraktif telah berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan bagaimana riset terbaru Fajaru Maluku Utara yang menemukan 80 persen perempuan di Teluk Weda, Halmahera Tengah terpapar logam berat yang melebih ambang batas.

Namun, lanjutnya, justru pemerintah belum memberikan perhatian perempuan kepada perempuan yang kerap menanggung beban dari kerusakan ekologis dari aktivitas industri ekstraktif.

“Kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara agar memberikan perhatian khusus kepada perempuan di lingkar tambang dan menjamin kebutuhan mendasar seperti air hingga pemenuhan kesehatan reproduksi,” ujarnya singkat.