PT Obi Sinar Timur (OST), perusahaan industri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang merupakan anak usaha PT Harita Nickel dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara.
Laporan tersebut ditujukan kepada Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan melalui UPTD Kota Ternate atas dugaan perbudakan modern terhadap karyawan bernama Jabar Umagafur.
Laporan bernomor XII/ADV-LH/IX/2026, ini mengungkap sederet dugaan pelanggaran berat PT OST, sejak Jabar bekerja pada 24 September 2023 lalu.
Lukman Harun, kuasa hukum korban, menganggap praktik ini merupakan perbudakan modern berkedok industrial. Sejak kliennya bekerja, dia menerima upah di bawah standar minimum. Juga, diduga terjadi perampasan hak istirahat mingguan, bahkan dianggap kurang empati karena menelantarkan pekerja saat sedang sakit.
Lukman bilang, kondisi ini memang baru ditemukan pada satu karyawan. Namun, tidak menutup kemungkinan karyawan lain pun mengalami nasib serupa. Karena itu, dalam petitum laporan, ia mendesak Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Utara beserta jajaran PPNS Ketenagakerjaan supaya tidak menutup mata, dan segera memeriksa secara menyeluruh perusahaan tersebut. Termasuk pemeriksaan dokumen absensi sistem 13-1, struktur skala upah, serta status kontrak seluruh karyawan.
“Perusahaan harus membayarkan seluruh selisih kekurangan upah minimum, uang lembur yang dirampas selama bertahun-tahun, serta jaminan kesehatan dan hak normatif korban lainnya,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin, Oktober 2026.
Selain itu, ia menuntut segera menyita operasional PT OST dan memproses pidana pimpinan direksi PT. OST atas dugaan pelanggaran Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja.
“Ini bukan kali pertama. Sejumlah perusahaan di Maluku Utara kerap melakukan kejahatan terhadap buruh. Ini bukan hanya hak normatif, tapi kejahatan struktural. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir saya dan tim mendampingi korban-korban dari berbagai perusahaan yang kerap melakukan kejahatan yang sama,” ungkapnya
Ia menjelaskan, untuk kasus yang dialami kliennya di PT OST berdasarkan bukti-bukti selama enam bulan pertama, pada September 2023, Jabar bekerja dengan status tenaga harus lepas (THL). Namun, justru dipaksa bekerja lebih dari 10 jam, mulai dari pukul 6.50 sampai 17.00 WIT. Korban hanya dibayar Rp2.500 ribu per bulan atau di bawah upah minimum provinsi (UMP) Rp2.976.720 pada 2023 maupun Rp3.200.000 pada 2024.
Menurutnya, pengupahan di bawah UMP Ini merupakan tindak kejahatan sebagaimana Pasal 88E ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja, dengan ancaman penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp400 juta.
Selain itu, kata dia, perusahaan ini juga menabrak Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan karena menerapkan pola kerja non-shift 13 hari kerja berturut-turut dan satu hari libur, sekaligus merampas hak upah lembur pekerja saat Jabar dipindahkan ke bagian sparepart. Padahal, harusnya 1 hari istirahat untuk 6 hari kerja.
“Puncak kesewenang-wenangan terjadi pada Juli hingga September 2026. Saat itu, korban sedang sakit dan dirujuk berobat ke Sanana. Tapi, manajemen PT OST menolak korban kembali bekerja pada September 2026 dan Jabar dipulangkan tanpa sepeser pun biaya pengobatan,” ungkapnya.
Lukman menambahkan, alih-alih bertanggung jawab, PT OTS justru lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)sepihak tanpa prosedur, dengan memutus komunikasi, mengabaikan pesan konfirmasi, dan secara sepihak mengeluarkan nomor korban dari grup WhatsApp resmi perusahaan.
“Ini bukan sekadar sengketa hubungan industrial biasa. Namun, dugaan tindak pidana kejahatan ketenaga kerjaan yang menciderai martabat kemanusiaan dan mengabaikan undang-undang,” tandanya mengakhiri.
Hingga berita ini terbit, reporter Kadera.id masih berupaya mengonfirmasi PT OST mengenai masalah tersebut.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.