Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh dan independen atas luapan banjir berulang Sungai Akelamo di Desa Kawasi, Kecamatan Obi.
Desakan ini menyusul banjir yang merendam kebun warga dan menutup akses jalan di Kawasi. Warga menduga, banjir itu kerap terjadi setelah pembangunan bendungan milik perusahaan tambang PT Harita Nickel.
Irsandi Hidayat, Manager Program Walhi Maluku Utara mengatakan, banjir Sungai Akelamo yang kerap terjadi merupakan masalah serius. Apalagi, sepanjang November tercatat sudah dua kali banjir, tepatnya terjadi pada 9 dan 15 November 2026.
“Ini mesti ditindaklanjuti, terutama soal perubahan tata aliran air, data tampung badan sungai, serta dampak pembangunan infrastruktur perusahaan di sekitar sungai,” katanya kepada reporter Kadera.id, Senin, 16 November 2026.
Kondisi ini semakin parah ketika ada pembangunan bendungan milik PT Harita Nickel untuk pasokan air di industri perusahaan. Perubahan aliran sungai membuat luapan air sering menggenangi kebun warga dan menghambat akses jalan. Namun, perusahaan belum menyelesaikan persoalan tersebut secara serius.
“Apakah sudah mempertimbangkan kondisi ekologis Sungai Akelamo dan potensi risiko yang akan ditanggung masyarakat di sekitarnya? Sebab, pembangunan infrastruktur pengambilan dan penampungan air tidak boleh hanya dihitung berdasarkan kebutuhan pasokan air industri, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, mestinya PT Harita Nickel tidak menghindar dari tanggungjawab dan persoalan yang dialami warga. Begitu pun Pemerintah Desa Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan hingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara, agar tidak berpihak pada perusahaan.
“Pemerintah harus berdiri di pihak warga. Dan, tidak membiarkan warga berjuang sendirian menghadapi perusahaan raksasa itu,” ujarnya.
Ia bilang, dokumen lingkungan dan kajian teknis pembangunan bendungan seperti pemanfaatan air atau sungai, kajian hidrologi, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Termasuk desain konstruksi bendungan, serta hasil pemantauan debit dan kualitas air Sungai Akelamo, harus dibuka untuk memastikan kepatuhan pada tata kelola lingkungan dan sumber daya air.
Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap izin pemanfaatan sungai, kesesuaian lokasi pembangunan, serta kemampuan badan sungai dan ekosistem di sekitarnya dalam menampung perubahan tata aliran air akibat aktivitas pembangunan tersebut.
Bagi dia, masalah ini menunjukan ketimpangan relasi kuasa antara warga dan perusahaan. Perusahaan mendapat perlindungan, namun warga justru harus menanggung resiko kehilangan kebun, akses jalan terganggu, hingga ancaman bagi sumber penghidupan mereka. Ketika warga memprotes aktivitas pertambangan justru mendapat tekanan dan intimidasi dari perusahaan.
“Protes warga terhadap kerusakan lingkungan merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup mereka,” tandasnya.
Sementara itu, Humas Harita Nickel, belum merespons upaya konfirmasi dari reporter Kadera.id mengenai masalah tersebut.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.