Ratusan Pegawai PPPK Protes, Wali Kota Tidore Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

Ratusan pegawai non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin, 6 Juli 2026.

Dalam aksi itu, mereka menolak rencana perumahan pegawai yang disebut dipicu kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta gaji non-ASN dan PPPK paruh waktu sebesar 30 persen.

Salah seorang pegawai non-ASN yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai.

“Terjadinya efisiensi anggaran di seluruh wilayah Maluku Utara, termasuk di Kota Tidore Kepulauan, memicu aksi ini. Kami khawatir akan dirumahkan setelah adanya efisiensi anggaran dan pemangkasan gaji PPPK maupun pegawai non-ASN,” ujarnya kepada reporter Kadera.id melalui sambungan telepon, Senin malam.

Menurutnya, besaran gaji pegawai non-ASN dan PPPK paruh waktu di Kota Tidore Kepulauan berbeda-beda, bergantung pada jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana. Ia memperkirakan sekitar 2.000 pegawai akan terdampak apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

Meski demikian, ia mengaku lega karena tuntutan massa mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Sudah direspons oleh Wali Kota Tidore Kepulauan. Alhamdulillah, tanggapannya baik. Beliau menyampaikan bahwa seluruh PPPK paruh waktu dan pegawai non-ASN tidak akan dirumahkan,” katanya.

Para pegawai berharap perhatian serupa juga diberikan oleh pemerintah pusat agar nasib non-ASN dan PPPK paruh waktu mendapat kepastian, sehingga mereka tetap memiliki jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sementara itu, Muhammad Sinen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menegaskan tidak akan ada kebijakan merumahkan pegawai non-ASN maupun PPPK paruh waktu. Bahkan, wali kota yang akrab disapa ayah Erik ini menyatakan siap mengundurkan diri apabila keputusan tersebut tetap diberlakukan.

“Dalam kondisi apa pun PPPK tidak akan dirumahkan. Kalau sampai terjadi dirumahkan, berarti hari ini saya sudah mengundurkan diri,” tegas Ayah Erik, di hadapan massa aksi.