Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pulau Taliabu meminta panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) tingkat kabupaten segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur dua tahapan krusial dalam pelaksanaan Pilkades serentak, yakni pemutakhiran data pemilih serta pemungutan dan penghitungan suara.

Jusri Hasan, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pulau Taliabu, mengatakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya mengatur teknis pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat panitia maupun masyarakat.

“Menurut kajian kami, setidaknya masih ada beberapa isu strategis yang belum diatur secara teknis, yakni pemutakhiran data pemilih dan pungut hitung. Sehingga harus diterbitkan peraturan pelaksana berupa petunjuk teknis tentang pemutakhiran data pemilih dan pungut hitung yang nantinya menjadi pedoman bagi panitia di tingkat desa,” kata Jusri kepada Kadera.id, Selasa, 17 November 2026.

Ia mencontohkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati yang mengatur persyaratan pemilih. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa warga yang berhak memilih harus berdomisili selama enam bulan di desa setempat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili, atau Kartu Keluarga (KK).

Menurut Jusri, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, baik di kalangan panitia, pemilih, maupun masyarakat umum.

Sebab, kondisi di lapangan menunjukkan banyak warga yang tidak lagi berdomisili di alamat sesuai KTP karena alasan pekerjaan atau kepentingan lainnya. Jika penentuan hak pilih hanya didasarkan pada lamanya seseorang berdomisili di desa tanpa memperjelas penggunaan alamat administrasi kependudukan, persoalan tersebut berpotensi memicu polemik di masyarakat.

Selain pemutakhiran data pemilih, Jusri menilai tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga membutuhkan pengaturan teknis yang lebih terperinci. Menurutnya, tahapan ini paling rentan memunculkan perdebatan karena berkaitan langsung dengan proses penentuan hasil pemilihan.

“Menurut kajian kami, tahapan ini merupakan tahapan yang rentan dan paling rawan menimbulkan perdebatan hingga kegaduhan. Perbedaan penafsiran sedikit saja bisa berimplikasi fatal terhadap jalannya proses pungut hitung di masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan perlunya pengaturan yang jelas mengenai kategori suara sah dan tidak sah, daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), hingga mekanisme penyampaian keberatan oleh saksi masing-masing calon.

Jusri secara khusus menyoroti mekanisme pencatatan daftar hadir pemilih. Menurutnya, panitia kabupaten perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, termasuk selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang tercoblos.

Tanpa pedoman teknis yang jelas, panitia pemilihan di tingkat desa berpotensi kesulitan menentukan langkah penyelesaian ketika menghadapi persoalan tersebut.

Bahkan, ia mengingatkan adanya potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara, salah satunya melalui modus pemberian lebih dari satu surat suara kepada seorang pemilih oleh panitia tingkat desa.

“Hal ini juga rawan kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat desa dengan modus operandi memberikan lebih dari satu surat suara kepada satu orang pemilih,” katanya.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pulau Taliabu menyarankan panitia pemilihan tingkat kabupaten segera menerbitkan juknis sebelum tahapan pemutakhiran data pemilih berakhir dan sebelum memasuki tahapan pemungutan serta penghitungan suara.

Menurut Jusri, keberadaan juknis tidak hanya menjadi pedoman bagi panitia di tingkat desa, tetapi juga penting untuk mengantisipasi kendala teknis, menyamakan pemahaman seluruh penyelenggara, serta mempersempit potensi terjadinya persoalan dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Pulau Taliabu.