Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (DPC FSPIM KPBI) Halmahera Tengah menyoroti sikap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Selatan, yang hingga kini tidak memberikan kejelasan prosedur pencatatan FSPIM di kabupaten tersebut.
FSPIM menilai, ketidak jelasan itu justru mempersulit proses pencatatan organisasi.
Sahrudin Abdu, Ketua DPC FSPIM KPBI Halmahera Tengah mengatakan, Daud Djubedi, Kepala Kadisnakertrans Halmahera Selatan beserta Kepala Bidang (Kabid) terkait mestinya perlu memahami secara utuh regulasi tentang kebebasan berserikat dan mekanisme pencatatan serikat pekerja.
Karena menurutnya, ketika pihak serikat melakukan konfirmasi mengenai perkembangan pencatatan organisasi FSBPI, justru mendapatkan penjelasan yang dinilai keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Sahrudin menilai, pelayanan seperti ini tidak seharusnya terjadi di sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab melindungi dan melayani kepentingan pekerja. Disnakertrans seharusnya menjadi tempat masyarakat pekerja mendapatkan kepastian hukum, bukan justru membuat proses administrasi semakin berbelit-belit. Apalagi, hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Ironisnya, Kadisnakertrans dan Kabid terkait justru mengarahkan pihak serikat untuk terlebih dahulu mengurus pencatatan ke Kesbangpol sebelum kembali ke Disnakertrans Halmahera Selatan,” katanya, Rabu, 11 November 2026.
Ia menegaskan, mekanisme pencatatan serikat pekerja merupakan kewenangan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, bukan dengan mengarahkan serikat pekerja untuk terlebih dahulu melakukan pencatatan ke Kesbangpol.
Ia bilang, Disnakertrans Halsel tidak memahami perbedaan antara pencatatan organisasi kemasyarakatan dengan pencatatan serikat pekerja. Padahal, ketentuan mengenai pencatatan serikat pekerja telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
“Pasal 18 ayat (1) menyebutkan serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Pasal 20 ayat (1) mengatur kewajiban instansi terkait untuk mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan apabila persyaratan telah terpenuhi, paling lambat 21 hari kerja sejak pemberitahuan diterima,” jelasnya.
Sahrudin mendesak Bupati Halmahera Selatan agar mengevaluasi kinerja Disnaker Halsel beserta jajarannya. Karena bagi dia, dinas ini tidak profesional dan memahami regulasi yang menjadi dasar pelayanan. Selain itu, pun tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pekerja.
“Karena itu, bupati harus mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot pejabat yang bersangkutan dari jabatannya. Jabatan bukan sekadar kursi kekuasaan. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat berdasarkan aturan hukum, bukan berdasarkan penafsiran pribadi,” tandasnya.
Pihaknya, kata dia, tidak meminta perlakuan istimewa, tapi menurut hak agar organisasi serikat pekerja diproses sesuai perundang-undangan.
“Jangan sampai ketidaktahuan birokrasi justru menjadi alasan untuk menghambat hak pekerja dalam membangun organisasi dan memperjuangkan kesejahteraannya,” imbuhnya.
Daud Djubedi, Kepala Disnakertrans Halsel mengatakan, pihaknya bukan memberikan ketidakjelasan prosedur. Namun, kata dia, surat permohonan pencatatan organisasi, hingga kini belum dipenuhi oleh serikat tersebut.
“Kemudian, ada beberapa persyaratan untuk kebutuhan pencatatan belum disampaikan. Kami tetap akan mempermudah proses pencatatan asal sesuai prosedural. Kami akan poses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada reporter Kadera.id melalui pesan singkat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.