FMN Ternate Tolak Kedatangan Wapres Gibran di Maluku Utara

Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Ternate menolak kedatangan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berkunjung ke beberapa wilayah di Maluku Utara. FMN menilai kunjungan tersebut sekadar upaya pencitraan politik menutupi realitas dari penderitaan rakyat akibat ketimpangan ekonomi, perampasan ruang hidup, dan rusaknya lingkungan akibat proyek-proyek strategis nasional.

“Kedatangan tersebut bukanlah simbol perhatian terhadap rakyat, melainkan bagian dari legitimasi politik terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini menindas rakyat kecil,” kata Aldi Haris, ketua FMN Ternate dalam keterangan tertulis yang diterima Kadera, Senin, 13 Oktober 2025.

Sebagaimana dikutip Tempo, Gibran diagendakan akan melakukan kunjungan kerja di Pulau Morotai pada Rabu 15 Oktober 2025 untuk mengunjungi kawasan ekonomi khusus (KEK) Morotai. Ia juga akan mengunjungi Sekolah Rakyat Wasana Bahagia dan Pasar Gamalama di Ternate. Di Halmahera Timur, Wapres akan meninjau proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi dan meresmikan Bendungan Dakino.

Sementara di Halmahera Barat, Gibran akan mengunjungi Sekolah Rakyat SMA-IPWL Akekolano dan Pasar Jailolo. Dia juga dijadwalkan akan meresmikan kantor BPKP di Sekolah Rakyat Akekolano, Sofifi, Tidore Kepulauan. Kemudian dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Kamis, 16 Oktober 2025.

FMN menjelaskan bahwa Maluku Utara saat ini bukan sekadar daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga wilayah yang menjadi sasaran eksploitasi besar-besaran. Di balik gemerlapnya investasi dan proyek strategis nasional, rakyat kehilangan tanah, nelayan kehilangan ruang tangkap, dan buruh terus dijerat upah murah tanpa perlindungan yang layak.

“Kedatangan wakil presiden justru mempertegas bahwa pemerintah hadir bukan untuk mendengar jeritan rakyat, melaiinkan untuk mengamankan kepentingan modal besar yang telah mencapkan kukunya di wilayah ini,” jelas Aldi.

FMN menolak keras segala bentuk kunjungan serimonial yang hanya menjadi ajang propaganda. Mereka menilai, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang dibutuhkan bukan panggung politik, melainkan keberanian untuk menghentikan perampasan lahan, menegakkan keadilan agraria sejati, serta menjamin pendidikan dan kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi.

“Penolakan ini adalah sikap politik yang lahir dari kesadaran kolektif, bahwa perjuangan rakyat tidak boleh direduksi menjadi tontonan,” tambahnya.

FNM menegaskan bahwa mereka berdiri bersama rakyat Maluku Utara untuk menolak segala bentuk manipulasi dan pencitraan kekuasaan. “Kami menyerukan agar mahasiswa dan seluruh elemen rakyat bersatu, melawan kebijakan yang menindas, serta memperjuangkan perubahan sejati, perubahan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa dan pemodal,” tegasnya.