20 Kelompok Tani di Oba Bakal Terima Bantuan Bibit Kelapa dan Kakao dari Pemerintah Pusat 

Kabar baik datang bagi para petani di daratan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Sebanyak 20 kelompok tani di empat kecamatan akan menerima bantuan bibit kelapa dan kakao (cokelat) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Bantuan tersebut mencakup pengembangan kelapa dengan luasan sekitar 650 hektare yang tersebar di Kecamatan Oba Tengah, Oba Utara, Oba, dan Oba Selatan. Program ini diarahkan untuk mendukung peremajaan tanaman kelapa yang dinilai sudah tidak produktif.

Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, Fauzi Rabo, mengatakan bantuan tersebut akan menyasar 20 penerima manfaat. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian jadwal penyaluran dari pemerintah pusat.

“Kalau bantuan ini, diterima sebanyak 20 penerima manfaat. Informasinya di awal atau akhir Januari, kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ujar Fauzi, Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut Fauzi, sebagian besar tanaman kelapa di daratan Oba telah berusia sekitar 50 tahun sehingga produktivitasnya menurun drastis. Kondisi inilah yang mendorong Dinas Pertanian memfokuskan program peremajaan sekaligus perluasan areal tanam kelapa.

“Kalau bisa direalisasikan di tahun 2026, mudah-mudahan dalam 5 sampai 6 tahun ke depan sudah bisa menghasilkan,” harapnya.

Ia menjelaskan, bantuan APBN tersebut tidak hanya berupa bibit kelapa dan kakao, tetapi juga pupuk serta upah harian orang kerja (HOK). Seluruh bantuan akan ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing kelompok tani.

“Terkait besaran anggarannya, kami belum mengetahuinya. Alasan fokus ke daratan Oba karena lahan di Pulau Tidore sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan kelapa,” jelas Fauzi.

Selain bantuan dari APBN, Dinas Pertanian juga memastikan anggaran dari APBD akan difokuskan pada peningkatan produksi tanaman hortikultura. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan lahan kosong serta mengarahkan petani untuk melakukan pengecekan lahan.

“Di tahap awal, kami mendata lahan-lahan kosong dan mengarahkan petani untuk mengecek kesiapan lahan. Bantuan sarana produksi pertanian juga disesuaikan dengan aktivitas di lapangan,” pungkasnya.