Akademisi Universitas Khairun, dr. Muammil Sun’an, mengkritik sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang dinilai kurang responsif dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Muammil mengatakan, kenaikan harga BBM umumnya memicu lonjakan harga barang dan jasa (inflasi), menurunkan daya beli masyarakat, serta memberikan tekanan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan. Kondisi ini juga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Setiap terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah terkesan kurang responsif terhadap dampaknya, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Muammil kepada Kadera.id, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menegaskan, dalam situasi seperti saat ini, Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Ternate perlu segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan subsidi pangan bagi masyarakat menengah ke bawah agar daya beli tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah-langkah alternatif untuk menjaga stabilitas sektor UMKM dan perekonomian daerah. Menurutnya, hal yang paling mendesak saat ini adalah memperkuat pengawasan terhadap harga pangan sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan lokal.
“Jalur distribusi dan pola pembentukan harga perlu diawasi secara ketat. Karena itu, dibutuhkan kebijakan subsidi dan pengawasan yang serius dari Pemprov maupun Pemkot Ternate,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.