Puluhan Mahasiswa Unibrah Demo di Sofifi, Tuntut Harga BBM Non-Subsidi Diturunkan

Puluhan mahasiswa Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 17 Juni 2026.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Abdullah Palias, Koordinator aksi, mengatakan mahasiswa mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menurunkan harga BBM non-subsidi. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memberantas praktik mafia BBM yang dinilai masih merugikan masyarakat.

Menurut Abdullah, di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Maluku Utara, masyarakat justru dihadapkan pada biaya hidup yang semakin tinggi. Kenaikan harga BBM, kata dia, semakin memperberat beban ekonomi rakyat kecil.

“Di tengah sumber daya alam yang terus dikeruk, rakyat justru dipaksa memikul beban hidup yang semakin berat. Harga BBM non-subsidi melambung tinggi, sementara mafia BBM masih dibiarkan bebas. Di sisi lain, persoalan pembangunan infrastruktur, kekerasan, dan hak-hak tenaga honorer juga belum mendapat perhatian serius,” kata Abdullah.

Ia menilai tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang sektor pertambangan belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kenaikan harga BBM justru memicu meningkatnya biaya transportasi dan logistik yang berimbas pada kebutuhan pokok warga.

Menurutnya, jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus mengabaikan kondisi tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Maluku Utara yang kaya akan nikel dan hasil laut justru melahirkan ketimpangan yang semakin lebar bagi warganya sendiri. Karena itu, kami menuntut keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Fatamin, salah satu peserta aksi, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan persoalan serius karena berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk harga sembako.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat akibat tingginya harga BBM.

“Pemprov dan pemerintah pusat tidak boleh menutup mata terhadap jeritan masyarakat. Kami mendesak agar harga BBM non-subsidi segera diturunkan,” tegasnya.