Sejumlah tukang ojek menyatakan dukungan kepada ratusan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin, 15 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax serta harga sejumlah komoditas pangan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Rahman (57), seorang tukang ojek yang mangkal di kawasan Kelurahan Gamalama, mengatakan kenaikan harga BBM dan bahan pangan sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, ia mendukung penuh aksi mahasiswa yang berlangsung di Ternate maupun daerah lainnya.
“Torang masyarakat so tara mampo lagi. Bila perlu ganti pemerintah. Prabowo ganti saja. Karena itu torang tetap dukung aksi mahasiswa dari daerah sampai di pusat,” kata Rahman kepada Kadera.id saat ditemui di pangkalan ojek yang berada tidak jauh dari lokasi aksi.
Menurut Rahman, meski harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami kenaikan, masyarakat masih kesulitan mendapatkannya. Selain pasokan yang terbatas, waktu pelayanan juga hanya berlangsung dari pagi hingga siang hari sehingga warga harus mengantre berjam-jam.
“Tong dapat minyak subsidi ini susah sekali. Akhirnya terpaksa beli Pertamax,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Tedi (46), tukang ojek lainnya. Ia mengaku kenaikan harga BBM dan bahan pangan berdampak langsung pada pengeluaran harian keluarganya.
“Beli beras dan ikan me harga naik. Sebelumnya pengeluaran sehari Rp100 ribu. Setelah BBM naik, lebih dari seratus. Sementara penumpang susah. Makanya kami mendukung aksi mahasiswa ini,” katanya.
Para tukang ojek berharap aksi mahasiswa dapat mendorong pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah konkret untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan menekan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, M. Rafsan, salah satu peserta aksi yang tergabung dalam Universitas Khairun Bergerak, menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berdampak langsung terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi, kelangkaan BBM subsidi, serta melonjaknya harga pangan semakin memperburuk keadaan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya melindungi kelompok rentan. Namun, persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan membuat akses terhadap BBM subsidi masih menjadi masalah di tengah masyarakat.
“Kita mau turunkan harga BBM karena berdampak pada semua sektor. Selain masyarakat pada umumnya, kenaikan harga BBM non-subsidi dan komoditas pangan juga sangat berpengaruh pada mahasiswa. Apalagi banyak mahasiswa dari luar daerah yang datang dan tinggal di Ternate. Dampaknya semakin terasa,” kata Rafsan, yang juga menjabat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Khairun.
Rafsan mengungkapkan, massa aksi membawa sedikitnya belasan tuntutan. Selain mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan sembako, mereka juga meminta pencabutan UU TNI dan UU Polri, penangkapan mafia BBM di Ternate, pengusutan kasus pembunuhan di Haltim-Halteng, serta penolakan terhadap proyek Giant Sea Wall.
Tuntutan lainnya meliputi pengembalian militer ke barak, penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pencopotan Menteri Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai, pengesahan UU Masyarakat Adat, penghentian kriminalisasi aktivis, serta penyelenggaraan pendidikan gratis.
Selain itu, massa aksi juga menuntut pemenuhan hak kesejahteraan guru, penyusunan mitigasi sektor transportasi dan kebutuhan dasar, penerapan skema kuota Pertalite, sentralisasi APBD untuk kepentingan rakyat Maluku Utara, serta pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang hingga kini belum terealisasi.
“Kita mendesak agar BBM subsidi di Maluku Utara tersalurkan secara merata kepada masyarakat tanpa ada pembatasan,” tegas Rafsan.
Di tempat yang sama, Faisal Tulado dari Koalisi Barisan Rakyat Menggugat (Kobar) mendesak pemerintah pusat segera menurunkan harga BBM non-subsidi. Ia juga meminta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai bermasalah, termasuk Koperasi Desa dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Pemkot Ternate harus menertibkan penjualan minyak di tingkat pengecer yang menaikkan harga semena-mena,” kata Faisal, yang juga menjabat Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku Utara.
Menurut Faisal, sejumlah isu lokal turut menjadi perhatian massa aksi, termasuk belum dibayarkannya gaji P3K oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia juga meminta aparat mengusut para pelaksana program MBG di Maluku Utara menyusul berkembangnya kasus hukum yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.