Di atas sepotong kayu yang tergeletak di belakang rumahnya, Aisa Usman (54) duduk menghadap lautan lepas. Sorot matanya tenang sembari tetap mengawasi cucunya, Tiara (5), yang sedang bermain di atas pasir Pantai Monge, ujung barat Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, ketika air laut surut.
Kondisi pantai itu tampak sudah berubah drastis. Menurut keterangan warga, dulu pada tahun 1980-an, luas pasir pantai hampir 20 meter, dan anak-anak sering jadikan sebagai lapangan bola.
Tapi kini, Aisa bilang, ada rumah warga di pantai yang sudah jadi laut. Dan, setiap tahun garis pantai pelan-pelan terkikis abrasi, hingga laut perlahan mengambil daratan. Jarak rumah warga dengan pantai pun saat ini hanya sekitar 3-5 meter.
Abrasi Ancam Ruang Hidup
Dalam artikel jurnal, “Analisis Perubahan Garis Pantai di Pantai Barat Daya Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara” (2012) menyebutkan sepanjang 2001-2011, memang telah menemukan pola perubahan garis pantai yang sama sepanjang pesisir Rua hingga Ngade. Namun, berdasarkan hasil analisis Citra Landsat, abrasi paling tinggi mencapai 83.67 meter ditemukan di pesisir Jambula hingga Sasa.
“Saya tinggal di sini (RT 8 / RW 4) dan tahun 1990-an bikin rumah. Waktu itu torang bisa bajalan iko pantai tembus ke RT 3. Sekarang so tara bisa. Musti iko jalan raya,” kata Aisa, kepada Kadera.id, saat diwawancarai, Senin, 1 Juni 2026.
Di Pantai Monge, tak ada mangrove maupun breakwater. Hanya berbaris sejumlah pohon kelapa dan capilong/nyamplung (Chalophyllum inophillum L) yang semula berfungsi sebagai penahan ombak alami, tapi jumlahnya dari tahun ke tahun kian menyusut dan bisa dihitung jari.
Sebagai pengganti, pemerintah memasang geobag (karung berisi pasir) di atas pasir pantai. Saat gelombang datang, geobag kerap tertimbun pasir dan tidak berfungsi optimal untuk menahan ombak. Bahkan Aisa sebut, pada Januari dan Desember selama beberapa tahun terkahir, terutama pada 2024, 2025, dan awal 2026, gelombang pasang sering menggenangi pelataran rumahnya.
Dalam situasi seperti itu, kata Aisa, perempuan paling sibuk dan alami beban kerja berlipat ganda. Mulai dari mengurus pekerjaan rumah, anak-anak, mengemas barang-barang dan dokumen penting.
Selain itu, harus bersiap-siap ke daratan tinggi maupun rumah kerabat yang lebih aman. Dan mereka akan bersih-bersih rumah ketika situasi sudah mulai membaik. Kini, kondisi cuaca semakin tak menentu, mereka selalu waspada setiap hari.
“Kalau tong bacuci pakaian, cuci piring, dan memasak, tiba-tiba ombak datang tong khawatir,” ungkapnya, cemas. “Kalau dia so surut, berarti tong masih harus kasih bersih-bersih. Tapi kalau air laut naik tong sibuk. Tong tidur tara sono. Waspada lagi.”
Menurutnya, yang sangat mengkhawatirkan dan mengusik tidur nyenyak adalah cuaca ekstrem datang secara simultan dengan gempa bumi. Warga meyakini adanya potensi tsunami sehingga harus ekstra waspada.
“Sebelum batimbun reklamasi tu air laut itu masih jauh. Kalau mau timbun lagi di Fitu-Sasa tong tara tau tong pe keadaan di sini. Dong (pemerintah) tara berpikir warga di sini. Bagian sini akan berikan dan jadi korban,” ujarnya.
Mereka sudah berulang kali meminta pemerintah agar membangun breakwater atau minimal penanaman mangrove di lepas pantai. Namun, belum ada realisasinya. Warga sekitar bahkan sudah tidak berharap lebih pada kebijakan pemerintah atas nasib mereka. “Ini pemerintah cuman datang foto dan ukur. So ulang-ulang. Begitu-begitu saja,” ucapnya.
Junaidi Sergi, Kabid RTRW Dinas PUPR Kota Ternate mengaku tidak tahu banjir rob di Pantai Monge karena belum ada pemberitahuan atau usulan resmi dari warga. Ia juga bilang tak pernah membaca pemberitaan soal masalah tersebut. Ia menyebut, bukan hanya di Pantai Monge yang terancam abrasi, tapi hampir semua pesisir Pulau Ternate.
Namun, tidak serta-merta langsung ditindaklanjuti semua karena butuh perencanaan yang matang dan pengkajian mendalam di titik mana yang menjadi prioritas.
Untuk abrasi di Pantai Monge yang mengancam ruang hidup warga, terutama perempuan, aspirasi baru akan ditindaklanjuti setelah ada pemberitahuan resmi. Atau bisa disampaikan saat Musrembang kelurahan dan kecamatan.
“Tidak ada tindak lanjut. Apa yang mau ditindaklanjuti? Tong tara tahu,” ucap Junaidi.
Banjir Rob Jadi Langganan
Rosita, warga Rua menggerutu, hampir setiap tahun pada bulan Januari-Desember dapur rumahnya menjadi langganan banjir rob. Perkakas dapur kerap mengapung dan basah di lantai—terpaksa harus diletakkan ke atas kursi dan meja.
Ia bilang, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga (IRT) bertambah. Selain sibuk mengurus anak, memasak, mencuci, ia juga sibuk memasang papan kayu atau karung berisi pasir di ambang pintu belakang rumah.
Saat malam tiba, Rosita tak tenang, tidur tak nyenyak karena harus berjaga-jaga dan mengawasi air laut—khawatir amukan ombak memporak-porandakan rumah mereka. Setelah sedikit reda, Rosita akan menyekop pasir yang menumpuk di belakang rumah. Bahkan selama tiga hari berturut-turut, rutinitas dilakoni saat musim ombak.
“Tahun 2024, tapi tara tau dia pe tanggal, saat itu, air nae sejak sore hingga malam. Sampai tong pe karja cuman sapu air laut di dalam rumah. Depe tinggi sekitar 5-6 senti. Tong punya rumah ini korban. Air jaga maso,” katanya.
Di lokasi itu, sambung dia, ada puluhan rumah, namun hanya dua rumah yang paling terdampak banjir rob. Rumah Rosita dan satu rumah tetangga. Seingat Rosita, kali terakhir terjadi banjir rob pada Januari 2026.
Dalam berbagai kasus, banyak faktor di balik terjadinya abrasi, banjir rob hingga intrusi. Seperti krisis iklim yang memicu kenaikan muka air naik, dan gelombang tinggi. Selain itu, hilangnya vegetasi mangrove, terumbu karang, padang lamun serta aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan pun menjadi pemicu lainnya.
Namun, bagi Rosita, dampak abrasi dan banjir rob semakin terasa ketika pesisir di kawasan kota ditimbun reklamasi. “Dia punya dampak begini gara-gara timbunan. Dong pele kong air meluap ke sini,” ungkapnya.
Nia Candra Kasih (45), warga yang lain, mengatakan, sejak awal tinggal di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara pada 2002, di belakang rumah mereka adalah air lait. Namun, perlahan-lahan ditimbun hingga jadi daratan dan rumah-rumah warga lain mulai dibangun. Selama berada di sana, ia baru merasakan peristiwa yang benar-benar membuatnya cemas.
Pada Senin, 6 Desember 2021 cuaca ekstrem disertai hujan, angin, dan gelombang tinggi menerjang pemukiman warga. Sore menjelang malam, ketika listrik padam, Nia dan anak-anaknya bersama warga pesisir lainnya mengungsi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) karena air laut membawa potongan-potongan kayu ke jalan.
Perempuan keturunan Jawa ini menuturkan, saat kejadian itu, pelataran rumahnya memang hanya tergenang banjir rob, tapi sebanyak 46 rumah warga lainnya rusak dihantam ombak. Mereka baru diperbolehkan kembali ke rumah setelah masa tanggap darurat selesai selama 14 hari.
“Malam itu saya ingat, hanya bawa anak-anak dan dokumen. Di pengungsian ada bantuan popok, minyak kayu putih dan kebutuhan lainnya. Tong mama-mama panik semua,” katanya saat diwawancarai di rumahnya, Ahad, 14 Juni 2026.
Kejadian itu memicu tekanan psikologis, ancaman ruang hidup, hingga berdampak pada ekonomi warga. Nia mengaku, ia tidak lagi bekerja, dan uang di dompet semakin terkuras, sementara ancaman gelombang tinggi belum usai. Nia sebut, secara khusus sebagai perempuan belum pernah terlibat dalam edukasi maupun mitigasi bencana hidrometeorologi.
“Memasak me so tarada. Hidup kan ada tanggungan. Biasa saya bajual dan bikin makanan. Tapi waktu itu memasak me so tarada. Tong hanya bapikir cepat pulang supaya bisa mancari dan ada uang pegangan,” ungkapnya.
Meskipun kejadian itu telah berlalu, warga setempat belum benar-benar aman. Sebab, breakwater yang berulang diusulkan warga kepada pemerintah hingga kini tak direalisasikan. Sementara kondisi cuaca tidak menentu, warga saban hari terus waspada.
Menurutnya, dulu masih bisa menebak kondisi cuaca, seperti pada Januari maupun Desember sering terjadi gelombang pasang. Namun sekarang, ia mengaku sangat kesulitan.
“Tapi ini so bukan hanya Januari atau Desember. Baru-baru ini saja angin deng ombak sampe. Sekarang tara bisa prediksi bulan berapa. Belum lama ini, ada dengar isu tsunami lagi. Tidur malam so tara sono suda,” ujarnya.
Muhamad Dzikri Abdul Fattah, Prakirawan Cuaca BMKG Kelas I Stasiun Baabullah Ternate mengatakan, karena Maluku Utara adalah daerah dengan kondisi geografis kepulauan, pegunungan dan perairan, membuat cuaca di satu wilayah bisa berbeda-berbeda.
Dampak perubahan iklim terhadap pola cuaca di Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi laut terasa lebih kuat. Perubahan iklim membuat kondisi atmosfer lebih dinamis dan tidak stabil—suhu udara dan suhu laut yang semakin hangat menghasilkan lebih banyak energi dan uap air. Akibatnya, awan hujan terbentuk lebih cepat dan cuaca dapat berubah secara tiba-tiba.
“Karena itu, meskipun teknologi prakiraan cuaca terus berkembang, tetap ada keterbatasan dalam memprediksi cuaca secara tepat, terutama untuk kondisi cuaca ekstrem yang muncul secara cepat,” katanya.
Menurutnya, beberapa tahun terakhir Maluku Utara sering hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, terutama saat musim tertentu atau ketika ada gangguan cuaca di sekitar Indonesia dan wilayah Pasifik seperti adanya bibit siklon maupun siklon tropis. Karena itu, peringatan dini juga disampaikan melalui kanal media sosial maupun situs resmi.
Ia mengungkapkan, perubahan iklim membuat pola musim menjadi semakin sulit diprediksi. Jika dulu masyarakat bisa memperkirakan datangnya musim hujan atau musim kemarau berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, sekarang kondisinya tidak selalu sama. Karena, musim hujan bisa datang lebih cepat atau lebih lambat, curah hujan menjadi tidak menentu, hujan deras bisa terjadi dalam waktu singkat, cuaca dapat berubah dengan cepat dalam satu hari.
“Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi nelayan, operator kapal, dan masyarakat pesisir karena dapat mengganggu aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. Risiko cuaca ekstrem semakin tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya,” katanya.
Laporan “Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Ternate 2025” menyebutkan, sebanyak 54 dari 78 kelurahan di Kota Ternate, yang merupakan daerah kepulauan pesisir, rentan akan banjir rob.
Namun, dari klasifikasi tingkat urgensi dibagi menjadi tiga indikator. Sebanyak 13 kelurahan masuk kategori cukup tinggi yakni Kelurahan Muhajirin, Mangga Dua, Salero, Tafure, Bula, Tobololo, Sulamadaha, Takome, Kastela, Mayau, Takofi, Kota Moti, dan Tafamutu.
Sementara, untuk 6 kelurahan masuk kategori tinggi, yakni Kelurahan Gambesi, Toboko, Ngade, Kasturia, Kulaba dan Rua. Lalu, 12 kelurahan lainnya masuk kategori sangat tinggi, yakni Kelurahan Kota Baru, Gamalama, Makassar Timur, Sasa, Fitu, Kalumata, Kayu Merah, Bastiong Talangame, Bastion Karance, Sangaji, Dufa-Dufa, dan Jambula.
Dalam laporan itu, tidak dibahas secara spesifik soal mitigasi perempuan pesisir ketika menghadapi perubahan iklim dan bencana. Padahal menurut Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan Periode 2020-2025 dalam laporan berjudul, “Lenting dalam Kegentingan: Krisis Iklim dan Dampaknya terhadap Kerentanan Perempuan (2024)” menyebutkan bahwa perempuan paling rentan terhadap krisis iklim.
Dampak dari perubahan iklim, kata dia, dirasakan secara universal. Namun, justru terasa berat dan memperparah ketimpangan yang sudah dialami perempuan dan kelompok rentan.
Perempuan kerap berdiri di garda terdepan dalam berbagai situasi bencana seperti menjadi pengasuh, pencari air, dan penyedia kebutuhan rumah tangga. Tapi, justru sangat terbatas pada sumberdaya, pendidikan, dan pengambilan keputusan tetap.
Studi kasus banjir rob dalam laporan tersebut menemukan sejumlah tantangan yang dialami perempuan saat menghadapi krisis iklim. Karena itu, kebijakan dan aksi dalam menyikapi krisis iklim sangat penting pengarusutamaan perspektif gender sekaligus kolaborasi lintas sektor.
“Perempuan menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari ancaman kelangsungan hidup, termasuk risiko kekerasan berbasis gender sebagai efek domino dari sulitnya sumber penghidupan, hingga kesulitan mengakses layanan kesehatan reproduksi yang sangat esensial,” tulisnya dalam laporan tersebut.
Abrasi Ancam Sumber Air Bersih
Yanti (53), menunjuk sumur yang sudah ditutup dengan potongan batang pohon di belakang rumahnya, beberapa meter dari Pantai Monge. Sumur itu sebelumnya digunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan dapur. Rasanya pun masih tawar setelah kemudian air sumur jadi asin.
Ia juga bilang, awalnya tinggi bibir sumur sekitar setengah meter. Namun karena terus-menerus dihantam ombak, bibir sumur nyaris tertimbun pasir.
“Sekarang tong pakai sumur sendiri, tapi sebelah kadara ulang. Cuman di sini saja yang asin. Barang ombak sering naik,” ujarnya.
Yanti menyatakan bahwa nyaris segala hal di tempat itu sudah mengalami perubahan drastis. Padahal dulu, saat ia masih kanak-kanak, kawasan Pantai Monge, Kelurahan Rua, ada tanaman sagu, yang kini sudah raib. Selain itu, pohon kelapa dan capilong juga berangsur-angsur tergerus karena sering dihantam gelombang tinggi.
Gemuruh air laut di pantai membuat keluarganya tidak bisa tenang—tidur pun tak nyenyak. Kekhawatiran mereka baru akan berkurang ketika air laut surut dan mulai sibuk menyapu material yang masuk ke dalam dapur dan menyekop pasir yang menumpuk di halaman belakang.
Di tengah ketidakpastian cuaca saat ini, Yanti sangat khawatir gelombang tinggi bakal kembali menjebol pohon capilong yang menjadi benteng terakhir Pantai Monge.
“Iya, ombak naik kong sagu mati. Dulu tara begini,” katanya dengan mimik wajah tenang, tapi tersimpan kekhawatiran yang mendalam. “Kalau todo begini tong tenang, bisa dudu ketawa, bisa kerja di rumah dan bisa berkebun. Kalau air laut so nae, tong hanya sapu dada. Tong mau manangis,” ucapnya lirih.
Sementara itu, Nia Candra Kasih, mengatakan di pesisir Kelurahan Sangaji sebagian sumur warga sudah tak dialiri air. Ia menduga, hal itu tejadi pasca PDAM Ake Gaale mulai beroperasi. Di pesisir Kelurahan Sangaji, tersisa sumur belakang rumahnya yang masih digunakan. Meski begitu, ia mulai heran karena rasa air sumur itu berubah-ubah. Saat pasang, air bakal asin. Begitu sebaliknya, saat air laut surut, rasanya akan tawar.
“Dulu bagus, bisa memasak, dan minum, samua pake sumur ini. Saat so biking aer PDAM Ake Gaale, hampir samua parigi (sumur) so kering. Jadi tong pakai air galon untuk minum. Kalau parigi di belakang rumah hanya untuk bacuci, tapi kalau keadaan darurat kadang pake untuk minum,” katanya.
Fenomena air tanah atau akuifer menjadi asin ini disebut sebagai intrusi yang mengakibatkan penurunan kualitas air bersih. Hal ini paling sering terjadi di kawasan pesisir.
Dalam artikel jurnal Hernita Pasongli berjudul, “Analisis Multikriteria Faktor Penyebab Intrusi Air Laut di Kota Ternate” (2026) mengungkapkan, intrusi paling banyak ditemukan di pesisir Kelurahan Salero, Bastiong, Mangga Dua, Fitu, Tobololo, Gambesi, Takome dan Sasa. Dan kini, dialami warga di pesisir Pantai Monge, Rua dan pesisir Kelurahan Sangaji. Intrusi di Kota Ternate disebabkan beberapa faktor seperti iklim, geologi, hidrologi, dan aktivitas manusia (antropogenik).
Namun, kata Hernita, kondisi ini diperparah dengan perubahan iklim global yang menyebabkan naiknya muka air laut dan menurunnya curah hujan musiman, yang menghambat proses pengisian ulang air tanah.
Hernita menjelaskan, data BMKG pada tanggal 30 April 2025, menunjukan sebagian besar muka air laut di wilayah perairan sekitar Ternate mengalami intensitas kenaikan di atas rata-rata normal, antara 0,25 hingga lebih dari 1 meter.
“Di beberapa wilayah, kondisi geologi dan topografi menjadi pemicu utama, sementara di wilayah lain, aktivitas manusia seperti eksploitasi air tanah secara berlebihan dan alih fungsi lahan mempercepat proses intrusi,” tulis Hernita dalam jurnal tersebut.
“Hasil survei geolistrik menunjukkan bahwa batas antara air tawar dan air laut (antarmuka) telah bergeser mendekati daratan dan berada pada kedalaman kurang dari 15 meter, yang berdampak pada penurunan kualitas air tanah.”
Mitigasi yang Terabaikan
Dr. Muhammad Ridwan Lessy, Dosen Ilmu Kelautan Universitas Khairun mengatakan, abrasi disebabkan dua faktor. Pertama, faktor alam seperti perubahan iklim seperti peningkatan cuaca ektrem dan gelombang pasang yang cukup tinggi. Kedua, aktivitas manusia seperti penambangan batu, pasir dan pemukiman di pesisir pantai.
Namun di Kota Ternate, dua faktor tersebut berlangsung secara bersamaan sejak tahun 2000. Pada saat tertentu, misalnya saat bulan purnama, terjadi fenomena pasang tinggi, dan air laut merembes masuk ke daratan bersamaan dengan intensitas hujan mengakibatkan banjir genangan seperti yang terjadi di Kelurahan Mangga Dua. Menurutnya, hal itu akibat dari dilakukan reklamasi.
“Jadi masa air dari darat, yang turun ke laut itu dihalang pasang tinggi. Akhirnya air itu akan tergenang di daerah pemukiman yang rendah. Ini juga salah satu efek dari reklamasi yang dibuat di Ternate,” ungkapnya.
“Di Rua, garis pantainya juga sudah mundur. Karena pada musim ombak pasir dan meterial lain di pantai tergerus. Tapi kalau mau mengkaji apakah abrasi di Rua ada kaitannya dengan reklamasi mungkin harus butuh kajian yang intensif,” ujarnya.
Sebagai pulau vulkanik, Ternate punya masalah kompleks. Ruang yang sempit, tapi kepadatan penduduk semakin tinggi. Rumah di daratan tinggi menghadapi ancaman gunung berapi, sementara daerah pesisir justru dalam bayang-bayang abrasi, gelombang tinggi, banjir rob, dan intrusi.
Menurutnya, selain pemukiman warga pesisir, infrastrukur, nelayan, kelompok rentan seperti perempuan pesisir akan menerima dampaknya. Dalam kebencanaan, kata dia, perempuan yang paling rentan. Seperti kasus di Rua, waktu perempuan akan tersita. Selain fokus pada rutinitas mereka, saat banjir mereka justru lebih sibuk. Dan kadang pekerjaan lainnya akan terabaikan.
“Karena waktu habis mengurus rumah rusak, bagaimana mau makan, cari uang. Otomatis keuangan mereka akan berkurang. Anak yang mau sekolah, terpaksa harus bantu orang tua. Kalau anaknya tidak sekolah bagiamana masa depan mereka,” ungkapnya.
“Budaya di Ternate seperti Lilian, Babari, saling membantu akan berpengaruh. Tapi kalau semua orang sibuk tangani bencana, bagaimana saling membantu?”
World Meteorological Organization (WMO) menyebutkan lebih dari 90 persen panas terperangkap oleh emisi karbon manusia yang disimpan di lautan.
Hal ini memicu fenomena Marine Heatwaves (gelombang panas laut). Saat suhu atmosfer meningkat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat dan volume air laut bertambah—permukaan laut tinggi dan menggerus daratan.
Dr. Muhammad Ridwan, turut menjelaskan fenomena kenaikan muka air laut, juga mengancam pulau-pulau kecil. Fenomena ini diperparah dengan kenaikan muka air laut, efek pemanasan global (global warming).
Di Maluku Utara sudah terbukti. Daratan Pulau Pagama, Kepulauan Sula menyusut, dan terancam tenggelam. Di Pulau Ternate, bisa mengalami nasib serupa jika tidak diantisipasi. Dalam situasi ini potensi mengunsi iklim bisa saja terjadi.
“Dulu ada dua pulau pasir di antara Pulau Hiri dan Jailolo. Tapi karena kenaikan air laut, menyebabkan dua pulau itu hilang,” ungkapnya.
Karena itu, harus ada langkah mitigasi. Pertama, kata dia, secara struktural seperti menanam mangrove, membangun talut pemecah ombak, dan lainnya. Kedua, non-struktural, seperti edukasi, sosialisasi, pelatihan, hinga simulasi.
Ia menyatakan, kebijakan dan regulasi Pemkot Ternate soal menghadapi perubahan iklim, sudah ada. Hanya saja, implementasi di lapangan justru masih lemah.
“Persoalannya adalah level operasional OPD, masih banyak berjalan sendiri dan programnya belum terpadu. Itu yang menyebabkan rencana belum terlaksana,” ungkapnya.
Ferry Hamdani Welley, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate menyatakan, kenaikan muka air laut sudah terasa beriringan dengan mencairnya es di kutub karena pemanasan global yang perlahan menambah volume air laut.
“Riset terbaru, kenaikan permukaan air laut itu benar adanya. Di Tafamutu, lahan sudah tergerus erosi pantai sekitar 9,15 meter. Jadi pesisir sudah bergeser ke darat,” katanya.
Problem utama di Pulau Ternate, kata dia, adalah kota tua. Pemukiman di pesisir sudah lebih dulu dibangun daripada regulasi dan kebijakan pembangunan sehingga cukup sulit melakukan pelarangan.
Akibatnya, di Kota Terante, bahkan berulang kali mengalami banjir rob. Data BPBD Kota Ternate, mengungkapkan sepanjang 2021-2025 tercatat ada 121 bencana hidormeteorologi. Pada 2021 ada 10 kali bencana, 2022 ada 27 kali, tahun 2023 sebanyak 21, tahun 2024 32, dan 2025 sebanyak 31 kejadian selama Januari-Juni.
Ada sembilan jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Ternate, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, serta konflik sosial. Namun, banjir dan tanah longsor sering terjadi.
Ferri mengatakan, dalam penangan bencana, semua orang berhak mendapat pelayanan yang sama. Karena itu, perempuan tidak disebutkan secara spesifik, tapi secara universal masuk dalam kategori kelompok rentan yang diutamakan, seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, anak, dan lansia sebagaimana Pasal 35, 42, dan 48 Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana.
Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 21, 51, dan 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sementara untuk di Kota Ternate, kelompok rentan pun dilibatkan dalam penyusunan dokumen kajian resiko bencana (KRB) dan rencana kontijensi (Renkon) daerah.
“Regulasi itu dibuat untuk ditaati. Jadi dalam regulasi serupa perencanaan penanggulangan bencana itu kelompok diutamakan,” katanya.
Soal mitigasi dan edukasi bencana dilakukan secara struktural (pembangunan fisik) dan non-struktural (penyusunan dokumen kajian dan sosialisasi). Meski demikian, keterbatasan SDM hingga anggaran masih menjadi penghambat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.