Kasus Kematian Ibu di Taliabu Terus Menurun, dari 9 Kasus Jadi 1 Kasus

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, terus memperkuat upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Upaya tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya jumlah kasus kematian ibu dalam dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, Nurbintang Talaohu, mengatakan Taliabu merupakan salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokus kegiatan penurunan AKI dan AKB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1294/2022 tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2023.

Menurut Nurbintang, penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memfokuskan sekaligus memperkuat intervensi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Bagi Taliabu, kebijakan itu juga menjadi momentum untuk terus membenahi pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dengan mempertimbangkan tantangan geografis sebagai daerah kepulauan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, kasus kematian ibu menunjukkan tren penurunan. Pada 2024 tercatat sembilan kasus, kemudian turun menjadi empat kasus pada 2025. Sementara hingga semester I 2026, tercatat satu kasus kematian ibu.

“Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah dan intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Kesehatan bersama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait,” kata Nurbintang dalam keterangan pers, Kamis, 3 September 2026.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah memperkuat pelayanan spesialistik dengan menghadirkan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kehadiran tenaga spesialistik tersebut, kata Nurbintang, memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi dan pelayanan medis, terutama bagi ibu hamil dan bayi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Selain itu, Dinas Kesehatan memperkuat sistem komunikasi dan konsultasi dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Melalui Tim Kerja Kesehatan Ibu dan Anak, koordinasi antara bidan di lapangan dan dokter spesialis terus dibangun agar konsultasi serta pengambilan keputusan dalam menangani kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan lebih cepat.

Pemerintah daerah juga mengoptimalkan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) dengan dukungan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Fasilitas ini dinilai penting bagi daerah kepulauan karena dapat mendekatkan ibu hamil berisiko tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebelum persalinan.

Dukungan juga diberikan melalui pembiayaan rujukan ibu bersalin. Langkah ini ditujukan untuk memastikan ibu yang membutuhkan pelayanan lanjutan dapat dirujuk secara cepat dan tepat.

Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan, Tim Kerja Kesehatan Ibu dan Anak memperkuat koordinasi dengan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dinas Sosial. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membantu pengurusan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi ibu dan anak dari keluarga kurang mampu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya sehingga masyarakat, khususnya ibu dan anak, tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Nurbintang mengatakan penurunan kasus kematian ibu merupakan hasil dari penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai sektor terkait.

Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah menegaskan upaya menekan AKI dan AKB tidak boleh berhenti. Setiap kasus kematian ibu dan bayi tetap menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan.

Sebagai daerah yang masuk dalam lokus penurunan AKI dan AKB, Pemkab Pulau Taliabu bersama Dinas Kesehatan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperkuat sistem rujukan dan penanganan kegawatdaruratan, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Menurut Nurbintang, keberhasilan program kesehatan juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah. Sebab, persoalan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan berbagai sektor dalam pelaksanaan program di daerah.

“Penurunan kasus dari sembilan kasus pada 2024 menjadi empat kasus pada 2025, serta satu kasus hingga semester I 2026 menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Pulau Taliabu. Namun, kerja bersama akan terus diperkuat dengan tujuan utama, yakni mencegah setiap kematian ibu dan bayi yang sebenarnya dapat dicegah,” tandasnya.