Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kewalahan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ratusan hektare di kawasan Gunung Wato-Wato. Keterbatasan personel, peralatan yang terbatas, hingga titik api yang semakin meluas ke arah pengunungan, termasuk karakter lokasi dan medan, menjadi kendala utama.
Darso Gajal, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Timur mengatakan, titik karhutla tersebar di sejumlah tempat, tapi daerah Maba menjadi prioritas. Sementara di daerah Subaim-Wasile, warga secara mandiri, dibantu aparat dan perusahaan setempat, memadamkan api.
Di kawasan Gunung Wato-Wato di Desa Buli dan Buli Karya, yang memaksa warga padamkan api dengan peralatan terbatas.
“Sekarang di gunung Wato-Wato. Tong setengah mati lakukan pemadaman. Di situ kering di mana-mana, dan fasilitas yang tidak mumpuni,” katanya kepada Kadera.id, Rabu, 17 September 2026.
Ia bilang, sejak 1 Agustus 2026, pihaknya sudah mengimbau warga agar tidak membakar sampah karena berpotensi tidak bisa terhindari di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Apalagi, jika titik kebakaran sudah menyebar ke daerah pegunungan Wato-Wato yang sulit dijangkau.
“Kalau so nae ka atas bagaimana, sementara api so jauh. Secara kelembagaan langkah pemadaman akan tong lakukan, tapi personel terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, operasi modifikasi cuaca OMC sudah dilakukan, tapi secara menyeluruh, dan beberapa titik lainnya belum tersentuh. Hujan hanya turun selama satu jam, dan api terus menyebar.
Di kawasan ini ada perusahaan tambang PT Priven. Namun, berbeda dengan perusahaan lainnya, hingga kini belum ada koordinasi lanjutan perihal penanganan kebakaran di Kawasan Gunung Wato-Wato.
“Sampe sekarang PT Priven belum bisa ketemu. Bahkan sampe detik ini orang Priven itu seperti apa dan tara tahu dorang. Karhutla ini bencana nasional, dan tara bisa dihindari. Di saat yang sama perusahaan yang punya lahan harus bertanggung jawab secara kelembagaan,” ucapnya.
Abadi Dauda, Kepala Damkar Halmahera Timur mengatakan, merespons kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wato-Wato, pihaknya sudah melakukan pemantauan dan koordinasi bersama Satpol PP dalam upaya penanganan karhutla.
Ia mengakui, bahwa kondisi di Gunung Wato-Wato, memliki karakter lokasi dan medan menjadi salah satu kendala utama. Titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan armada Damkar.
Menurutnya, pihaknya tak menutup mata atas keluhan warga terkait keterbatasan peralatan dan personel. Namun, Damkar Haltim masih butuh penguatan sarana-prasarana, khususnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah pegunungan dan sulit akses. Karena itu, akan menjadi bahan evaluasi dan usulan penguatan kapasitas dalam penanggulangan kebakaran ke Pemda.
“Yang perlu kami tegaskan, keterbatasan sarana bukan berarti Damkar tidak melakukan penanganan. Setiap informasi atau laporan kebakaran tetap kami tindaklanjuti sesuai kondisi dan kemampuan yang tersedia. Tentu dengan mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat dalam mencegah api meluas,” ucapnya.
Menurutnya, dalam penanganan, mesti dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan sejumlah pihak, seperti BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa, masyarakat, serta unsur lainnya yang memiliki dukungan personel maupun peralatan di lapangan.
Saat ini koordinasi dengan seluruh stakeholder terus dilakukan dalam penanganan di Gunung Wato-Wato. Dalam situasi ini, sinergi seluruh pihak seperti BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa, masyarakat, serta unsur lainnya sangat diperlukan. Hal ini untuk memberikan dukungan personel maupun peralatan di lapangan, karena luas wilayah, medan, akses dan karakter karhutla berbeda dengan kebakaran permukiman yang mudah dijangkau.
Ia menambahkan, pihaknya menghargai dan mengapresiasi warga yang memadamkan api secara mandiri. Meski begitu, Abadi mengingatkan agar tetap berhati-hati dan tidak mengambil resiko yang mengancam keselamatan, terutama pemadaman api di medan terjal, asap tebal, angin kencang dan akses yang sulit.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan informasi apabila menemukan titik api baru, sehingga dapat segera dikoordinasikan untuk dilakukan penanganan dan pemantauan,” pungkasnya.
Sebelumnya, M Said Marsaoly, pegiat Salawaku Institute, sekaligus warga Buli mengeluhkan masalah kebakaran di kawasan Gunung Wato-Wato sudah meluas hingga sekitar 100 hektare selama 10 hari, sejak 6 sampai 15 September 2026. Upaya pemadaman pun hanya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Haltim beserta instansi terkait seperti BPBD, KPH, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, agar segera melakukan asesmen langsung kebakaran di kawasan Wato-Wato,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.