Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair) menggelar aksi bertajuk “September Melawan: Wujudkan Reforma Agraria Sejati” di tiga lokasi di Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 28 September 2026.
Aksi tersebut berlangsung di Kampus I Unkhair, depan Pasar Barito, dan Kantor Wali Kota Ternate. Aksi digelar sebagai refleksi terhadap Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap 24 September.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan agraria, baik di tingkat nasional maupun lokal. Mereka membawa belasan tuntutan, di antaranya mendesak penghentian militerisme dalam konflik agraria di Indonesia serta mendorong pelaksanaan reforma agraria yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
Selain isu agraria, massa juga mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Mereka juga meminta polisi yang melakukan kekerasan terhadap warga Banemo, Patani Barat, Halmahera Tengah, dipecat serta mendesak penghentian stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat O’Hongana Manyawa.
Muhammad Hatta Abdan, Ketua BEM FKIP Unkhair, mengatakan konflik agraria di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan.
Mengutip data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ia menyebut terdapat 341 konflik agraria pada 2026 dengan cakupan lahan mencapai 914.574,963 hektare. Angka tersebut, kata dia, meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan tersebar di 33 provinsi dengan melibatkan 428 desa.
“Sebanyak 736 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria. Angka ini juga naik 32 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata Hatta, Senin, 28 September 2026.
Menurut dia, dari 295 kasus konflik agraria, sebanyak 173 kasus melibatkan petani. Konflik tersebut juga berdampak terhadap masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat adat.
“Hampir 400 ribu hektare lahan perkebunan menjadi sumber konflik yang menimpa 107 ribu keluarga petani, lebih dari 500 ribu hektare wilayah adat digugat dan dirampas, belasan ribu hektare wilayah tangkap nelayan tradisional dikorbankan. Sementara itu, ada belasan ribu warga pemukiman terusir akibat proyek pembangunan,” ujarnya.
Di sektor pertambangan, Hatta menyebut terdapat 46 konflik dengan cakupan wilayah hampir 59 ribu hektare yang berdampak terhadap lebih dari 1.000 keluarga. Menurut dia, konflik tersebut salah satunya dipicu ekspansi industri pertambangan nikel dan batu bara.
“KPA mencatat aktor kekerasan paling banyak justru datang dari satuan keamanan perusahaan, sebanyak 233 kasus, disusul aparat kepolisian 114 kasus, TNI 70 kasus, dan Satpol PP 36 kasus,” ungkapnya.
Sementara itu, Asmiranda W. Ibrahim, Wakil Ketua BEM FKIP Unkhair, menyoroti kondisi petani perempuan yang dinilai menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam konflik agraria.
Ia mendesak pemerintah memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan bagi perempuan, khususnya petani perempuan yang terdampak konflik agraria.
“Kami mendesak agar diberikan keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak bagi petani, khususnya petani perempuan,” kata Asmiranda.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.