Harga gas Elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kota Ternate, Maluku Utara, melonjak hingga Rp245 ribu per tabung ukuran 5,5 kilogram. Padahal sebelumnya, harga masih berada di kisaran Rp170 ribu hingga Rp195 ribu. Selain kenaikan harga, keterlambatan distribusi akibat terbatasnya akses tol laut juga turut memperparah kondisi.

Afan, salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ternate, mengungkapkan bahwa lonjakan harga LPG sangat berdampak pada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Menurutnya, kenaikan ini menekan daya beli masyarakat dan memaksa pelaku usaha untuk menaikkan harga jual atau mengurangi keuntungan.

“LPG 5,5 kilogram yang awalnya Rp170 ribu kini menjadi Rp245 ribu, tentu sangat membebani. Pengeluaran rumah tangga membengkak, sementara UMKM, terutama bisnis kuliner, mengalami lonjakan biaya produksi,” ujarnya kepada reporter Kadera.id, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menambahkan, kenaikan harga LPG juga berdampak pada perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Daya beli menurun dan sebagian warga mulai beralih ke bahan bakar alternatif demi menghemat pengeluaran. Afan berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.

“Ini sangat membebani masyarakat. Pemerintah harus segera mencari solusi, setidaknya menurunkan harga,” tegasnya.

Sementara itu, Farijal S. Teng, Ketua Komisi II DPRD Ternate, menjelaskan, kenaikan harga LPG dipengaruhi oleh situasi geopolitik global yang berdampak pada kebijakan PT Pertamina.

Ia mengatakan, sebelumnya pasokan LPG berasal dari Surabaya. Namun, karena ketersediaan menipis, distribusi ke Maluku Utara menjadi tidak menentu. Sebagai alternatif, PT Pertamina mengalihkan pasokan dari Maluku ke Maluku Utara.

Kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Harga LPG yang dipasok semakin tinggi dan dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan untuk kedua kalinya. Hal ini terjadi karena distribusi dari Ambon ke Maluku Utara tidak menggunakan jalur tol laut.

“Kalau dari Surabaya ke Maluku Utara menggunakan tol laut, tapi dari Ambon tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Ternate untuk membuka akses tol laut dalam pengangkutan LPG dari Maluku.

“Setidaknya harus ada langkah alternatif agar ketersediaan tidak memengaruhi harga jual yang dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya.