Dalam upaya mendorong digitalisasi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi pelabuhan secara non tunai melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Pelabuhan Rum pada Senin, 15 Juli 2025.
Langkah ini menandai dimulainya penggunaan e-Money sebagai metode pembayaran retribusi di pelabuhan. Menurut Wali Kota Muhammad Sinen, digitalisasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan dan menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penerapan e-Money ini sangat baik untuk menjaga pendapatan daerah. Kita sebagai pejabat harus menjadi contoh dalam mendukung sistem digital. Digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalisir, bahkan mengatasi potensi kebocoran PAD,” jelasnya.
Wali Kota juga mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar segera memiliki dan menggunakan kartu e-money sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi layanan publik.
“Saya yakin dan percaya, jika ini diterapkan secara konsisten, PAD kita akan meningkat secara signifikan,” ujarnya optimistis.
Ia juga menegaskan agar seluruh perangkat daerah, khususnya Bappelitbang, tidak hanya semangat di awal pelaksanaan tetapi juga tetap konsisten menjalankan sistem digital tanpa kembali ke sistem manual.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengapresiasi dukungan dari perbankan, seperti Bank BPD Maluku-Maluku Utara, Bank Mandiri, dan BRI, yang telah menyediakan fasilitas pembayaran digital melalui kartu e-money bagi masyarakat.
“Perputaran ekonomi daerah akan berjalan baik jika transaksi dilakukan di dalam wilayah. Karena itu, perbankan yang ada di daerah ini harus mendapat perhatian yang setara dari pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa penerapan transaksi non tunai ini merupakan bagian dari misi keempat dalam RPJMD 2025–2029, yaitu mewujudkan birokrasi ber-AKHLAK berbasis digital.
Ia memaparkan, dari target PAD Dinas Perhubungan sebesar Rp3.330.675.000 pada tahun 2025, hingga Juni telah terealisasi Rp1.548.366.000 atau sebesar 46,49 persen.
“Capaian ini akan terus kami dorong melalui optimalisasi sistem pembayaran digital. Saat ini, transaksi non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yakni pelabuhan speed boat, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan area parkir tetap,” jelas Marsaid.
Namun demikian, masih terdapat 26 titik retribusi lainnya yang masih menggunakan pembayaran tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala.
“Kami berkomitmen untuk terus memperluas sistem digital ke seluruh titik tersebut,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi, pihak perbankan telah menyediakan ratusan kartu e-money dari Mandiri dan BRI Brizzi, serta alat M-POS untuk memudahkan transaksi. Metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu, QRIS, dan ATM dari BPD maupun bank lain.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak perbankan guna mengatasi tantangan teknis seperti antrean, kecepatan layanan, serta proses top-up kartu,” tutup Marsaid.
Mulai 15 Juli, Masuk Pelabuhan Rum Tidore Wajib Gunakan Kartu e-Money
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.