Warga Dege Nilai Inspektorat Pulau Taliabu Mandul dalam Pengawasan Dana Desa

Kekecewaan mendalam disuarakan masyarakat Desa Dege, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam kegiatan serap aspirasi, warga secara terbuka menilai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah itu tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.

Masyarakat mengungkapkan berbagai persoalan serius dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Sejumlah pekerjaan fisik dilaporkan mangkrak, bahkan diduga kuat terdapat pengadaan fiktif yang luput dari pengawasan. Mulai dari pembangunan drainase yang tak kunjung rampung, pengadaan tangki pertanian yang dipertanyakan keberadaannya, hingga program air bersih yang bermasalah.

“Banyak pekerjaan tidak selesai, pengadaan diduga fiktif, dan penggunaan anggaran desa sama sekali tidak transparan,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, saat menyampaikan aspirasi warga Desa Dege.

Tak hanya Dana Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi sorotan tajam. Warga menilai pembayaran insentif tidak dilakukan secara terbuka dan berpotensi disalahgunakan.

“Insentif dari ADD tidak pernah diumumkan ke publik. Siapa yang menerima dan berapa besarannya tidak jelas. Ini jelas melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Budiman.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Padahal, Inspektorat seharusnya menjadi benteng utama pencegahan penyimpangan anggaran desa, bukan justru membiarkan persoalan berulang dari tahun ke tahun.

“Jika masalah seperti ini terus terjadi tanpa sentuhan pengawasan, wajar bila masyarakat menilai Inspektorat Taliabu tidak berfungsi. DPRD tidak akan tinggal diam. Kami akan mendorong audit menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum,” ujarnya dengan nada tegas.

Budiman memastikan DPRD akan meminta evaluasi serius terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu. Ia juga menegaskan akan mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan unsur penyalahgunaan Dana Desa dan ADD, baik di Desa Dege maupun desa-desa lain di Pulau Taliabu.