Warga Desa Tolofuo, Kecamatan Loloda Selatan, Halmahera Barat, mengalami krisis air bersih dan pemadaman listrik selama sepekan pasca bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi itu berlangsung sejak 7 hingga 13 Januari 2026 tanpa penanganan berarti dari pemerintah.
Farmin Abubakar, warga Desa Tolofuo, mengatakan kebutuhan air bersih kini hanya bergantung pada air hujan. Air tersebut digunakan untuk minum, memasak, dan mandi. Sejumlah warga, terutama ibu-ibu, terpaksa mencuci pakaian menggunakan air yang mengalir di selokan.
“Kami krisis air bersih. Kami hanya berharap pada air ujang untuk pakai minum makan, dan mandi. Sebagian ibu-ibu pakai air yang mengalir di selokan,” kata kepada Kadera, Selasa, 13 Januari 2026.
Harmin Muksni, Kepala Desa Tolofuo, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, seluruh infrastruktur penampungan air rusak akibat longsor dan banjir. Di desa itu terdapat empat bak penampungan–dua bak besar berukuran sekitar 3×3 meter dan dua bak kecil–yang kini tidak lagi berfungsi.
“Sementara ini untuk air bersih di desa hanya konsumsi air hujan. Karena air sungai warna sudan menguning, dan tidak bisa digunakan. Kalau tidak hujan, nanti kami cari akal. Mungkin akan beli air Aqua. Karena memang sumber air cuman itu dan sudah rusak,” ujar Harmin.
Selain krisis air, aliran listrik di desa tersebut juga masih padam. Selama sepekan terakhir, warga hidup tanpa penerangan listrik. Sementara itu, jaringan internet sudah kembali normal.
Harmin menyebut bantuan yang masuk sejauh ini terbatas pada logistik darurat berupa beras 25 karung, air kemasan lima kardus, daun teh 10 dus, minyak kelapa 10 liter, gula 10 kilogram, serta mi instan tiga kardus. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah provinsi.
“Itu saja yang dibawa provinsi. Sementara pemulihan belum ada penanganan sampai sekarang. Padahal ada tiga rumah rata dengan tanah, tujuh rusak berat. Kalau terdampak tanah longsor total 25, dan untuk rumah tergenang lebih dari 20 rumah,” ucapnya.
Pemerintah desa dan warga mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera menangani krisis air bersih tersebut, terutama menjelang Ramadan 2026.
“Entah modelnya bagaimana karena satu bulan ke depan kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi yang jelas kami punya kebutuhan mendasar yang kami harapkan agar cepat ditindaklanjuti kami punya keluhan,” ujar Harmin.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.