Perkuat Layanan Transportasi Pelajar, Tidore Terima Bantuan Bus Sekolah dari Kemenhub RI

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi menerima 1 unit Bus Sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan usai apel gabungan ASN, non-ASN, dan PPPK yang dipimpin Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, Senin, 19 Januari 2026.

Penyerahan bus sekolah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik, khususnya bagi pelajar di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, tidak hanya sebatas rutinitas apel, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata.

“Disiplin bukan sekadar apel pagi, tetapi bagaimana kita memegang teguh amanah dan menjadikan dokumen perencanaan sebagai pedoman untuk menjawab persoalan publik dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Usai apel, Ahmad Laiman secara simbolis menyerahkan kunci Bus Sekolah kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan. Ia berharap kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang aktivitas belajar siswa.

“Dengan penyerahan bus sekolah ini, diharapkan Dinas Perhubungan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga pelayanan transportasi di Tidore Kepulauan semakin baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa bantuan 1 unit bus sekolah tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Perhubungan dalam memperluas akses layanan transportasi publik yang aman dan layak.

“Kota Tidore Kepulauan mendapatkan 1 unit bus sekolah dari Kemenhub RI. Ke depan, kami akan menyesuaikan pengoperasiannya, termasuk menyiapkan anggaran operasional agar layanan bagi pelajar dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Bus sekolah ini nantinya akan digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah secara representatif. Pemerintah daerah berharap aset tersebut dapat dijaga dan dirawat dengan baik demi keberlanjutan pelayanan publik.