Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) secara terbuka mempertanyakan keseriusan Kedutaan Besar Spanyol dalam merealisasikan komitmen kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah disepakati sejak beberapa tahun lalu.

Kepala Disbudpar Kota Tidore Kepulauan, Daud Muhammad, menyayangkan hingga kini belum ada langkah konkret dari Kedubes Spanyol, meskipun komunikasi dan pertemuan resmi telah berulang kali dilakukan.

Padahal, cikal bakal kerja sama tersebut telah dimulai sejak pertemuan Global Network of Magellan Cities (GNMC) yang dipusatkan di Tidore pada 17 Juli 2019.

Forum internasional itu menjadi momentum penting untuk membangun kolaborasi sejarah dan kebudayaan antara Tidore dan Spanyol.

“Bahkan pada tahun 2025 kami kembali diundang langsung oleh Dubes Spanyol untuk membahas tindak lanjut kerja sama yang telah disepakati. Pertemuan berlangsung di kediaman Duta Besar Spanyol, Bapak Francisco de Asis Aguilera Aranda, di Jakarta,” ungkap Daud, Kamis, 5 Februari 2026.

Menurut Daud, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Kota Tidore telah menunjukkan keseriusan penuh dengan menyiapkan berbagai instrumen pendukung kerja sama. Di antaranya proposal pengembangan situs sejarah peninggalan Spanyol di Tidore, seperti Benteng Tahula dan Benteng Tore di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore. Namun, hingga kini, semua itu belum berujung pada realisasi nyata.

“Tidak ada progres signifikan. Padahal pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan perbankan Spanyol serta anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Seharusnya sudah ada langkah lanjutan,” ujarnya.

Daud menegaskan, komitmen Pemerintah Kota Tidore tidak hanya sebatas wacana. Hingga hari ini, Pemkot Tidore tetap menjaga dan merawat situs-situs sejarah peninggalan Spanyol secara mandiri.

“Kami sudah siapkan lahan dengan status clear and clean. Situs benteng peninggalan Spanyol tetap kami rawat sebagai bukti keseriusan kami untuk bekerja sama,” tegasnya.

Ketidakjelasan realisasi kerja sama ini, lanjut Daud, dikhawatirkan akan menghambat potensi investasi dan pengembangan pariwisata berbasis sejarah jalur rempah, yang sejatinya bisa memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Spanyol.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tidore meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk turut memberi perhatian dan menegur Kedubes Spanyol agar komitmen yang telah disepakati tidak berhenti sebatas janji diplomatik.

“Sejak saya menjabat sebagai Kepala Disbudpar, sudah dua kali pihak Kedubes Spanyol datang ke Tidore. Tapi hingga kini, belum satu pun kerja sama yang benar-benar direalisasikan. Padahal respon dan kesiapan kami sangat jelas,” pungkas Daud.