Aksi gotong royong warga memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menjadi sorotan publik sekaligus tamparan keras bagi pemerintah daerah yang dinilai lamban menangani persoalan infrastruktur dasar.
Kegiatan perbaikan jalan secara swadaya itu dilakukan di beberapa titik, antara lain ruas jalan menuju Pelabuhan Talo yang sempat dikerjakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Bobong beberapa bulan lalu, jalan di kawasan Gunung Lise, Desa Lede, serta jalan Gunung Sampe di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, pada Rabu, 12 November 2025.
Langkah spontan masyarakat ini memunculkan pertanyaan dan kritik tajam dari sejumlah tokoh pemuda. Salah satunya datang dari Pemuda Lede, Kasmudin Latif, yang menilai pemerintah daerah seolah kehilangan empati terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah, apakah pemerintahan saat ini mampu menjawab dan menuntaskan kebutuhan masyarakat, terutama jalan yang menjadi objek vital dalam menumbuhkan roda perekonomian lokal. Gotong royong warga di Gunung Lise dan tempat lain seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemda,” ujar Kasmudin kepada Kadera.id, Kamis, 13 November 2025.
Kasmudin menilai inisiatif warga membangun jalan setapak secara mandiri merupakan bentuk kepedulian sekaligus kritik terhadap lambannya kinerja pemerintah.
“Pekerjaan itu seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda. Tapi karena masyarakat sudah jenuh menunggu, mereka akhirnya patungan untuk memperbaiki jalan agar bisa dilalui. Ini seharusnya membuat pemerintah malu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung dugaan tidak jelasnya realisasi sejumlah proyek infrastruktur daerah. Menurutnya, tender pembangunan rabat beton yang dianggarkan sekitar Rp16 miliar pada tahun 2022 hingga kini tak diketahui kejelasannya.
“Tender demi tender tidak jelas hasilnya. Sementara rakyat harus menambal jalan sendiri. Di mana tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan publik?” tambah Kasmudin.
Kritik senada datang dari Ketua Front Pemuda Taliabu (FPT), Lifinus Setu, yang menyebut kondisi ini sebagai potret lemahnya kesadaran pemerintah terhadap tanggung jawab menyediakan akses publik yang layak.
“Ironinya, masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan justru harus turun tangan sendiri menimbun jalan dan membuat jembatan darurat karena pemerintah tidak kunjung bergerak,” ujarnya.
Lifinus juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai lebih fokus pada penggusuran lahan warga ketimbang membangun infrastruktur dasar.
“Contoh paling nyata ada di Jalan Lise. Bukannya fokus pada pembangunan rabat beton yang sudah lama dinantikan warga, pemerintah malah sibuk soal penggusuran lahan. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah jalan, bukan konflik baru,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya pembalikan prioritas pembangunan di Taliabu.
“Alih-alih hadir sebagai pelayan publik, pemerintah justru tampil sebagai pihak yang menambah beban sosial masyarakat. Pemda harus segera meninjau ulang program infrastruktur, khususnya akses jalan desa, agar tidak terus menjadi bahan kritik dan tamparan sosial dari rakyat yang kian kehilangan kepercayaan,” pungkas Lifinus.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.