Beasiswa Pemkab Halteng Mandek, Mahasiswa di Jogja Kesulitan Bayar Biaya Kuliah

Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta mengeluhkan belum cairnya beasiswa dari pemerintah daerah hingga Desember 2025. Keterlambatan itu membuat mereka kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT) maupun biaya pendidikan lainnya, bahkan sebagian terpaksa menombok dengan uang pribadi.

Noviyanti Nabila, mahasiswa penerima beasiswa Pascasarjana (S2) asal Halmahera Tengah yang menempuh studi di Yogyakarta, mengatakan, pengajuan pencairan beasiswa telah dilakukan sejak Agustus 2025. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah daerah.

“Jawaban dari Pemkab Halteng, uang tarada [tidak ada]. Sedangkan itu sejak dari Agustus 2025. Sampai so [sudah] Desember, bahkan so mau masuk 2026, dan mau masuk penerimaan mahasiswa baru lagi, belum ada anggaran beasiswa itu,” kata Noviyanti kepada Kadera melalui sambungan telepon, Senin, 15 Desember 2025.

Ia menyebut seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, mulai dari dokumen kependudukan hingga surat keterangan kampus. Meski begitu, dana beasiswa tak kunjung diterima. Akibatnya, tunggakan UKT satu semester belum terbayar dan memasuki semester berikutnya.

“Total [tunggakan] 30-40 juta lebih untuk mahasiswa S2. Sampai sekarang belum cair dia pe doi dari Pemda” ujarnya.

Noviyanti mengatakan ia telah mengikuti seluruh perkuliahan semester ganjil. Namun karena pembayaran belum dilakukan, pihak kampus meminta dirinya mengulang perkuliahan pada semeter baru Februari 2026.

“Saya sudah masuk kuliah [satu semester], tapi dorang [kampus] suruh ikut di kuliah ulang di ajaran baru tahun 2026 karena belum bayar. Iko-iko kuliah padahal sama saja bohong [seperti sia-sia],” ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan mahasiswa penerima beasiswa S1 asal Halmahera Tengah di Yogyakarta. Salah seorang mengaku beasiswa dari Pemda miliknya baru dicairkan sebagian. Sementara total biaya mulai dari pendaftaran hingga semester awal mencapai belasan juta.

“Kalau saya uang pendaftaran dan sementer sekitar 13 juta. Pemkab baru bayar 6 juta. Sisanya itu bayar sendiri. Kalau beasiswa dari Pemda itu lama. Kemarin mereka bayar separuh itu di bulan September. Sampe sekarang ini belum lunas,” jelas mahasiswa yang enggan menyebut namanya.

Ishak Abidin, Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Halmahera Tengah, mengatakan mengapresiasi kebijakan beasiswa yang dialokasikan pemerintah daerah. Namun, ia menilai keterlambatan pencairan berdampak langsung pada kelangsungan studi mahasiswa.

Namun, kata dia, hingga kini sejumlah mahasiswa penerima beasiswa belum menerima pencairan dana yang telah dijanjikan. Menurutnya, keterlambatan ini berdampak langsung pada biaya kuliah, biaya hidup, tekanan ekonomi dan kelangsungan studi.

“Kami meminta kejelasan jadwal pencairan, transparansi proses verifikasi dokumen, dan pendampingan administratif bagi mahasiswa yang dokumennya belum lengkap agar pencairan segera terealisasi dan tidak menghambat pendidikan Mahasiswa.” kata Ishak.

Para mahasiswa berharap pemerintah daerah segera mencairkan dana beasiswa yang tertunggak dan memastikan pencairan dilakukan sebelum tenggat pembayaran semester berikutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadera belum memperoleh keterangan resmi dari Pemda Halmahera Tengah terkait keterlambatan pencairan beasiswa tersebut.