Oleh: M. Ghazali Faraman

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap kontestasi politik di Kota Tidore Kepulauan, Oba Selatan selalu dipandang sebagai “gadis cantik”. Ia diperebutkan, dirayu dengan janji-janji manis, dan dijadikan lumbung suara yang menentukan kemenangan.

Namun, tragisnya, setelah suara dipanen dan kursi kekuasaan diduduki, kecantikan itu perlahan memudar dari ingatan para penguasa. Oba Selatan kembali ke status aslinya: sebuah wilayah yang diperlakukan bak sampah pembangunan.

Istilah “sampah pembangunan” mungkin terdengar kasar, namun itulah realitas yang sulit disangkal jika kita melihat kontrasnya kemajuan antara Pulau Tidore dan daratan Oba Selatan. Ketimpangan ini bukan hanya soal jalanan yang hancur, melainkan telah merambah ke sektor paling fundamental manusia: kesehatan dan pendidikan.

Di sektor kesehatan, masyarakat Oba Selatan seolah dipaksa untuk “dilarang sakit”. Di saat pusat kota memiliki fasilitas medis yang mumpuni, warga di pelosok Oba Selatan masih harus bertaruh nyawa menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pertolongan medis yang layak.

Puskesmas yang ada sering kali kekurangan alat dan tenaga spesialis, membuat rujukan ke kota menjadi satu-satunya pilihan yang mahal dan berisiko. Bagi warga kurang mampu, jarak tempuh ini bukan sekadar soal kilometer, melainkan pembatas antara hidup dan mati.

Sektor pendidikan setali tiga uang. Kita sering mendengar narasi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, namun sekolah-sekolah di Oba Selatan, fasilitas penunjang seperti laboratorium atau perpustakaan sering kali hanya menjadi angan-angan.

Guru-guru berjuang di tengah keterbatasan sarana, sementara anak-anak di pusat kota sudah berlari jauh dengan teknologi pendidikan yang lengkap. Ketimpangan pendidikan ini secara sistematis memenjarakan generasi muda Oba Selatan dalam siklus ketertinggalan yang sulit diputus.

Ini adalah sebuah paradoks moral. Bagaimana mungkin sebuah wilayah yang memberikan kontribusi suara signifikan bagi terpilihnya seorang pemimpin, justru menjadi wilayah yang paling buncit dalam menerima hak dasar? Jika pusat kota sibuk bersolek dengan penghargaan, maka pendidikan dan kesehatan di Oba Selatan justru sedang sekarat di tengah pengabaian.

Masyarakat Oba Selatan tidak butuh janji yang didaur ulang setiap lima tahun sekali. Kami tidak butuh kunjungan kerja yang hanya sekadar seremoni tanpa eksekusi. Yang dibutuhkan adalah keadilan nyata, sebuah pengakuan bahwa nyawa dan masa depan anak-anak di daratan Oba Selatan sama berharganya dengan mereka yang berada di pusat kekuasaan.

Menempatkan Oba Selatan sebagai lumbung suara namun membiarkannya menjadi sampah pembangunan adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.

Jika Tidore Kepulauan ingin benar-benar menjadi kota yang bermartabat, maka pembangunan tidak boleh hanya berputar di lingkar pulau. Keadilan harus menyeberangi lautan, menembus hutan, dan menyentuh setiap jengkal tanah di Oba Selatan. Sebelum itu terjadi, maka kemegahan di pusat kota hanyalah sebuah topeng untuk menutupi luka di daratan.

*) Penulis merupakan pemuda Desa Maidi yang aktif di Lentera Obsel