Komunitas Saloi Halmahera menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Menolak Punah di Caffe Sua, kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Minggu malam, 26 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi mengenai dampak industri fast fashion terhadap lingkungan, sekaligus mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi di Maluku Utara.
Film dokumenter garapan Dandhy Dwi Laksono dan Aji Yahuti itu merupakan hasil kolaborasi Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru, The Shop Indonesia, Sunspirit, dan Sejauh Mata Memandang.
Film ini mengangkat kisah individu dan komunitas yang berjuang mempertahankan budaya berpakaian yang sehat dan ramah lingkungan di tengah derasnya industri fast fashion yang menghasilkan limbah tekstil dan mikroplastik dalam jumlah besar.
Salah satu tokoh yang ditampilkan dalam film adalah Aisyah Winna bersama komunitas “Bersi Bersi Lemari” di Jakarta. Mereka menerima donasi pakaian bekas dalam jumlah besar hingga memenuhi rumah kontrakan mereka. Bahkan, sebagian pakaian yang didonasikan masih memiliki label harga dan merek toko, menandakan banyak pakaian baru yang belum pernah digunakan sudah berakhir sebagai limbah.
Djul Fikram, Direktur Saloi Halmahera, mengatakan film tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap kondisi industri tekstil di Indonesia. Menurutnya, kapas yang selama ini menjadi simbol sandang dalam lambang negara justru hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.
“Sekitar 99 persen kapas yang digunakan justru berasal dari impor. Ini menunjukkan industri sandang kita tidak hanya sedang terpuruk, tetapi juga menghadirkan ancaman bagi manusia dan lingkungan,” kata Fikram kepada Kadera.id usai nobar dan diskusi.
Ia menjelaskan, film Menolak Punah mengungkap pola konsumsi pakaian yang semakin berlebihan. Mulai dari proses produksi, distribusi hingga pembuangan pakaian, semuanya meninggalkan jejak pencemaran yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, hingga masuknya mikroplastik dan nanoplastik ke dalam tubuh.
“Kita hidup di era fast fashion dengan produksi massal pakaian berbahan serat plastik yang dijual murah, godaan belanja daring yang sulit dibendung, serta tren mode yang terus berganti. Di sisi lain, industri sandang kita sekarat, sementara buruh tekstil dan garmen terus mengalami PHK,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Galim Umabaihi, salah satu narasumber, mengaitkan isu dalam film dengan kondisi di Maluku Utara. Menurutnya, provinsi ini belum memiliki industri tekstil seperti di kota-kota besar sehingga masyarakat lebih berperan sebagai konsumen yang bergantung pada pasokan pakaian dari daerah lain maupun luar negeri.
Ia menilai persoalan utama di Maluku Utara bukan pada besarnya limbah tekstil, melainkan sampah plastik dan sampah rumah tangga. Sampah tekstil memang ada, tetapi volumenya masih relatif kecil dibandingkan jenis sampah lainnya.
Meski demikian, Galim mengingatkan bahwa persoalan sampah tetap berakar pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Akibatnya, sampah kerap dibuang di saluran air atau kali mati dan akhirnya terbawa hujan hingga bermuara ke pesisir dan laut.
Menurutnya, potensi peningkatan sampah tekstil di Maluku Utara justru muncul pada momentum politik, seperti pemilihan legislatif dan pilkada. Pada masa kampanye, partai politik maupun calon peserta pemilu biasanya membagikan kaus dalam jumlah besar yang kemudian banyak tidak digunakan lagi atau langsung dibuang setelah kegiatan kampanye.
“Untungnya, masyarakat di desa masih memanfaatkan kaus-kaus partai untuk bekerja, terutama petani dan nelayan. Kebiasaan itu setidaknya membantu mengurangi timbulan sampah tekstil,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.