Proyek Air Bersih Rp46 Miliar Mangkrak, Warga Dua Desa di Taliabu Krisis Air

Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, mengunjungi masyarakat Desa Limbo dan Lohobuba, Kecamatan Taliabu Barat, yang telah puluhan tahun menghadapi krisis air bersih, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, bupati didampingi sekretaris daerah dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Rombongan juga didampingi Penjabat (Pj.) Aldin Saputra, Kepala Desa Limbo.

Persoalan krisis air bersih di Desa Limbo dan Lohobuba sebelumnya telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Irine Yusiana Roba Putri, serta Anggota DPR RI Graal Taliawo.

Aldin Saputra, Pj. Kepala Desa Limbo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek pembangunan fasilitas air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara. Proyek tersebut disebut telah menelan anggaran hampir Rp46 miliar dalam dua tahap, namun hingga kini tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Di usia Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka, kita di Taliabu yang punya sungai dan sumber air melimpah, masih ada desa yang belum menikmati air bersih. Proyek air bersih dari kementerian senilai puluhan miliar, total hampir Rp46 miliar dalam dua tahap, dilaporkan selesai oleh pihak balai. Tetapi kenyataannya mangkrak dan sama sekali tidak bisa dinikmati warga,” ujar Aldin.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sekitar 1.300 warga atau 330 kepala keluarga di Desa Limbo harus mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, air hujan tidak selalu tersedia dan belum tentu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Kalau musim kemarau atau persediaan air hujan menipis, warga terpaksa menyeberangi Selat Ndaluma menuju Desa Beringin Jaya untuk mengambil air. Kondisi ini sangat berisiko, terutama ketika ombak dan arus laut sedang tinggi,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Desa Limbo mendorong pemerintah menghadirkan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air bersih. Menurut Aldin, opsi tersebut dinilai lebih cepat dan efisien dibandingkan kembali membangun jaringan air bersih dari sumber yang ada.

“Diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.500 jiwa,” ujarnya.

Aldin mengatakan, Desa Limbo saat ini telah memiliki jaringan listrik PLN yang beroperasi sekitar 14 jam per hari. Infrastruktur tersebut dinilai cukup mendukung pengoperasian mesin desalinasi.

Pemdes Limbo, lanjut dia, juga telah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian PUPR melalui Irene Center. Selain itu, komunikasi telah dilakukan dengan Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Graal Taliawo, serta Bupati Pulau Taliabu untuk mengawal pengadaan fasilitas desalinasi.

Ia berharap persoalan air bersih di Desa Limbo segera mendapat solusi melalui kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPR RI, dan DPD RI.

“Masalah air bersih Desa Limbo adalah tanggung jawab kita bersama. Harapan kami, sebelum 2027 atau bahkan akhir tahun ini, teknologi desalinasi sudah bisa hadir di Pulau Limbo agar masyarakat dapat menikmati hak dasar mereka atas air bersih,” pungkasnya.