Pemkot Tidore Belum Capai Target Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengakui belum mencapai target dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan sepanjang tahun 2025.

Hal itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 30 Maret 2026.

Dalam laporan tersebut, realisasi tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,02 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3,33 persen. Sementara angka kemiskinan juga belum sesuai harapan, dengan realisasi 6,54 persen atau melampaui target 6,20 persen.

“Capaian ini menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya dalam menekan pengangguran dan kemiskinan,” ujar Muhammad Sinen di hadapan anggota DPRD.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami perlambatan signifikan. Dari target 4,2 persen, realisasi hanya mencapai 2,30 persen atau sekitar 54,76 persen. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi capaian indikator kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Pemkot Tidore mencatat sejumlah indikator pembangunan lain menunjukkan hasil positif. Rata-rata capaian kinerja indikator mencapai 100,49 persen, dengan sektor infrastruktur menjadi kontributor terbesar. Indeks Infrastruktur bahkan melampaui target dengan realisasi 89,11 dari target 85,00.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 72,91 atau 97,37 persen dari target 74,88. Kendati berstatus “sangat baik”, capaian ini tetap menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pada sektor lingkungan, terutama meningkatnya indeks risiko bencana yang mencapai 241,25, jauh di atas target 161,25.

Muhammad Sinen menyatakan, berbagai capaian yang belum memenuhi target akan menjadi fokus perbaikan pada perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Ia mengakui keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala, terutama karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji PPPK.

“Di satu sisi, kami harus memenuhi janji pembangunan, namun di sisi lain ruang fiskal semakin sempit,” katanya.

Pemkot Tidore berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif melalui pembahasan LKPJ guna memperbaiki kinerja pembangunan ke depan, khususnya dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.