Warga korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berharap Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
Harapan itu disampaikan warga saat Hasby mengunjungi posko tanggap darurat Kecamatan Lede, Rabu, 21Oktiber 2026. Dalam pertemuan tersebut, warga menceritakan dampak kebakaran yang menghanguskan ribuan pohon cengkeh, sumber utama penghidupan mereka selama ini.
Ketua Posko Pendukung Tanggap Darurat Kecamatan Lede, Darlin Hamsaleh, mengapresiasi kedatangan Hasby yang bersedia menemui dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Ia berharap kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat kebakaran.
“Semoga kedatangan ini menjadikan kita termotivasi, menjadi spirit, tetap semangat, dan ada solusi terbaik nanti,” kata Darlin.
Di hadapan Hasby, Darlin menggambarkan bagaimana kebakaran telah memupus harapan warga yang selama bertahun-tahun merawat kebun cengkeh untuk membangun rumah dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Ia mencontohkan keluarga yang telah menanam dan merawat cengkeh selama kurang lebih enam tahun. Hasil kebun itu semula diharapkan dapat digunakan untuk membangun rumah. Namun, kebakaran membuat harapan tersebut hilang.
Begitu pula dengan warga yang mengandalkan hasil cengkeh untuk membiayai anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Keluarga yang menanam cengkeh kurang lebih enam tahun dan berencana bikin rumah, tiba-tiba terbakar semuanya. Kemudian, yang punya kebun lagi berencana menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, namun sekarang tinggal angan-angan,” ujar Darlin.
Selain kehilangan sumber penghidupan, warga juga mengeluhkan keterbatasan akses terhadap bantuan sosial. Darlin meminta pemerintah mengevaluasi klasifikasi desil kesejahteraan warga korban karhutla agar mereka yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan dapat memperoleh dukungan.
Ia berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus kepada korban, termasuk bantuan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.
“Mohon untuk diturunkan desilnya karena harapan masyarakat itu sudah kecil. Mohon kami dibantu melalui Kementerian Sosial terkait penurunan desil tadi. Kemudian, ada bantuan-bantuan yang bisa meringankan warga, dalam hal ini beasiswa untuk anak-anak kami bisa kuliah,” katanya.
Darlin menegaskan, warga membutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk membantu mereka bangkit setelah kehilangan kebun cengkeh yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
“Mungkin bisa disuarakan ke pusat. Harapan kami sekarang tinggal angan-angan. Dengan sepenuh hati, kami hanya berharap kehadiran beliau ini membawa harapan bagi kami. Karena beliau adalah senator pusat, bisa mengomunikasikan atau mencari solusi supaya ada bantuan-bantuan khusus,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Yanti, warga Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ia mengatakan, kebakaran yang telah berlangsung sekitar satu bulan mengakibatkan ribuan pohon cengkeh milik warga terbakar.
Yanti berharap Hasby dapat membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo, agar ada solusi bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan.
“Kasihan, anak-anak kami ada yang sekolah di Jakarta, Kendari, dan juga di kota-kota lain. Harapan kami hanya pada hasil cengkeh. Namun, karena sudah terbakar, torang mau bikin apa lagi? Tinggal pemerintah yang harus memperhatikan torang, masyarakat kecil yang menjadi korban ini,” kata Yanti sambil meneteskan air mata.
Menanggapi keluhan warga, Hasby mengatakan kunjungannya bersama rombongan pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait bertujuan melihat langsung kondisi masyarakat terdampak karhutla sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Rombongan tersebut melibatkan Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Bagi saya, kehadiran di tengah masyarakat bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk memastikan warga terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan yang diperlukan. Masyarakat terdampak perlu mendapatkan perhatian dan dukungan agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi,” kata Hasby.
Ia berjanji mengupayakan penyampaian aspirasi warga melalui komunikasi dengan kementerian terkait. Hasby juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara dan Direktur Wilayah III untuk meminta dukungan pemadaman menggunakan helikopter water bombing, mengingat sejumlah titik kebakaran berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau warga.
Selain itu, Hasby mengatakan telah meminta Presiden agar menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagai bencana nasional.
“Kita meminta agar Presiden menetapkan sebagai bencana nasional. Karena dengan hal tersebut, ada energi dari negara superpower untuk membantu,” ujarnya.
Hasby juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah, petugas, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut dia, penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak merupakan tanggung jawab negara.
“Seharusnya yang Bapak-Ibu lakukan ini adalah tugas negara. Negara harus menjamin hal ini semua, sama dengan pemerintah daerah. Saya kira ini salah satu kolaborasi yang indah,” katanya.
Terkait bantuan sosial, Hasby menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengupayakan agar seluruh warga yang menjadi korban kebakaran memperoleh bantuan, termasuk mereka yang membutuhkan jaminan hidup dan dukungan pendidikan.
Ia berharap persoalan klasifikasi desil kesejahteraan tidak menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
“Insyaallah, saya sudah bersama Kepala Dinas Sosial dan pihak terkait. Kami berusaha semaksimal mungkin. Saya kumpulkan Kepala Dinas Sosial dan BPS. Saya minta agar semua korban kebakaran harus mendapatkan bantuan. Tidak perlu lagi survei-survei desilnya. Harus ditetapkan desilnya di bawah semua agar mendapat bantuan,” ujar Hasby.
Ia menambahkan, bantuan yang diperjuangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga korban, tetapi juga menjamin anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Jaminan hidup masyarakat korban, jaminan anak-anak yang sekolah dan kuliah. Jadi harus gratis. Desilnya harus di bawah semua,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.