Gejolak internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Tidore Kepulauan mencuat setelah delapan Pengurus Anak Cabang (PAC) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fraksi PDI-P di DPRD setempat.

Mosi tidak percaya tersebut disampaikan secara tertulis dan diterima langsung oleh Sekretaris DPC PDI-P Kota Tidore Kepulauan, Yudi Wahid.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Tidore Kepulauan, Hamga Basinu, menyebut apa yang disampaikan oleh PAC merupakan bagian dari dinamika demokrasi dalam sebuah organisasi politik.

“Penyampaian ini datang dari akar rumput dan itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara profesional,” ujar Hamga.

Menurutnya, sikap delapan PAC tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Fraksi PDI-P. Ia menduga, mosi tersebut muncul akibat adanya miskomunikasi antara fraksi dan struktur partai di tingkat bawah.

“Ini menjadi evaluasi bagi kami. Bisa saja terjadi diskomunikasi atau hal lain sehingga muncul persoalan seperti ini,” jelasnya.

Hamga menegaskan, sebagai Ketua Fraksi, ia memandang dinamika tersebut sebagai hal yang lumrah. Ia mengakui terdapat kekurangan yang perlu dibenahi ke depan.

“Gejolak seperti ini wajar terjadi. Kemarin memang ada sedikit kekeliruan dan itu akan kami evaluasi,” tambahnya.
Terkait agenda reses Fraksi PDI-P yang dinilai tidak melibatkan PAC, Hamga menegaskan bahwa pelaksanaan reses tetap mengacu pada amanat undang-undang.

“Bukan berarti PAC tidak diakomodir. Reses tetap kami jalankan sesuai aturan. Namun kemungkinan teman-teman PAC berharap bisa lebih dilibatkan dalam setiap agenda reses, dan itu menjadi catatan evaluasi bagi kami,” katanya.

Ia juga menyampaikan, setelah rapat internal DPRD, pihaknya akan menggelar pertemuan bersama PAC dan DPC PDI-P untuk mencari akar persoalan secara menyeluruh.

Sementara itu, terkait isu desakan pemecatan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Hamga mengaku baru mengetahui informasi tersebut.

“Mudah-mudahan dalam rapat evaluasi nanti kita bisa mengetahui penyebab dan desakan dari PAC, sehingga tidak perlu ada pergantian Ketua DPRD,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, yang juga merupakan anggota Fraksi PDI-P, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

“Tadi Ketua Fraksi sudah memberikan komentar. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat antara Fraksi dan PAC PDI-P,” pungkasnya.