Anggaran Penanganan Bencana Kota Ternate Menyusut, BPBD Kesulitan Jalankan Program

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, Ferry Hamdani Welley, mengaku kesulitan merealisasikan sejumlah program penanggulangan bencana pada tahun 2026.

Menurut Ferry, kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran serta pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dampaknya tidak hanya dirasakan BPBD, tetapi juga hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

“Anggaran kebencanaan tahun ini hanya sekitar Rp100 juta. Dana itu digunakan untuk kebutuhan siaga personel ketika terjadi bencana. Padahal pada tahun 2025 anggarannya hampir Rp500 juta,” kata Ferry kepada Kadera.id saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran penanganan bencana tidak sebanding dengan alokasi yang tersedia saat ini. Sebagai contoh, penanganan bencana di Kecamatan Batang Dua pada tahun ini saja menghabiskan biaya operasional lebih dari Rp500 juta.

“Biaya penanganan di Batang Dua saja mencapai lebih dari Rp500 juta. Itu pun menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,” ujarnya.

Ferry mengungkapkan, total anggaran BPBD Kota Ternate pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp5 miliar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai, yakni gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mencapai sekitar Rp4,3 miliar.

Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp1 miliar digunakan untuk belanja operasional dan pelaksanaan program.

“Program utama kami adalah penanggulangan bencana. Di dalamnya terdapat tiga kegiatan utama dengan sekitar 30 subkegiatan. Namun sebagian besar kegiatan tidak dapat berjalan karena keterbatasan anggaran. Dampak pemangkasan TKD bermuara pada kondisi ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Ferry berharap kondisi fiskal daerah dapat kembali stabil sehingga program-program kebencanaan dapat direalisasikan secara optimal.

Harapan tersebut dinilai penting mengingat Kota Ternate masih memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025, Kota Ternate memiliki Indeks Risiko Bencana dengan skor 91,97 yang masuk dalam kategori sedang.

“Semoga ke depan kondisi anggaran kembali membaik sehingga program penanggulangan bencana yang telah direncanakan bisa berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tandasnya.