Sebanyak 10 dari 78 unit Koperasi Merah Putih (KMP) yang dibangun di Kota Ternate, Maluku Utara, kini mulai beroperasi. Kendati demikian, hanya dua KMP yang memilik bangunan.
M. Tauhid Soleman, Wali Kota Ternate, mengatakan, pihaknya berupaya mempercepat operasional KMP hingga rampung seratus persen pada akhir 2026 sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Skema pelaksanaannya, kata dia, bakal melibatkan seluruh UMKM.
“Saat ini kan 10 KMP yang sudah beroperasi. Dan mungkin berkembang terus di tahun berikutnya,” katanya, kepada awak media usai rapat koordinasi perkembangan KMP dengan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Farichah dan Dinas Koperasi Provinsi Maluku Utara, di kantor Wali Kota Ternate, pada Kamis, 16 Juli 2026.
Ia bilang, aset gerai KMP mestinya bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah, tapi sekaligus menjadi bagian dari aset pembangunan gerai KMP dari pemerintah pusat.
“Saya pikir ini harus diselesaikan sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Itu yang kami beri masukan ke Wamen,” ungkapnya.
Sementara, Farida Farichah, Wamenkop RI mengatakan, saat ini ada 16 ribu KMP di Indonesia yang sudah selesai 100 persen. Dan, pada Agustus 2026, pihaknya akan meresmikan 30 ribu KMP.
Di Maluku Utara, ada 125 KMP yang akan beroperasi di 10 kabupaten/kota, termasuk Ternate. Tenaga kerjanya direkrut dari masing-masing warga desa dan kelurahan sebagai upaya menjawab bonus demokrasi 2026-2045 untuk pemerataan lapangan kerja.
Ia bilang, KMP akan mendistribusikan barang-barang subsidi, seperti SPHP, Minyak Kita, gas LPJ, hingga pupuk. Demikian di Kota Ternate, sekaligus akan menyesuaikan dengan potensi yang ada.
“Kebutuhan masyarakat ini, pangan atau barangnya harus ada, dan harganya harus murah. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Termasuk untuk pemerataan tenaga kerja,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, hasil rapat bersama Pemkot Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait perkembangan KMP bakal disampaikan ke internal kementerian. Dan, Ternate, ia berharap, bisa menjadi salah satu percontohan operasional KMP di Indonesia Timur.
“Tidak hanya berhenti pada kami. Ini butuh kolaborasi dan dukungan dari kepala daerah beserta dengan dinas terkait di kabupaten/kota maupun provinsi. Karena ini menjadi kunci penting bagi operasionalisasi KMP untuk berjalan secara maksimal,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.